Headline

Geram: Omnibus Law RUU Ciptaker Bertentangan Konstitusi


MAKASSAR, BKM — Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menolak (Geram) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) menggelar aksi demo, Rabu (11/3). Menggunakan kendaraan roda dua dan empat, massa buruh dan mahasiswa ini berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumohardjo.
Juru bicara Geram, Andi Malanti mengatakan, pihaknya sengaja turun ke jalan melakukan aksi karena ada beberapa pasal yang dihilangkan dalam RUU tersebut.
“Seperti pesongan buruh yang dihilangkan. Kemudian persoalan outsourcing dan kontrak kerja yang dihapus. Tidak ada lagi istilah outsourcing dan kontrak kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, RUU ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. “Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menuju cilaka dan petaka ini sangat bertentangan dengan undang-undang konstitusi kita. Kemudian rancangan ini sudah jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pembuatan undang-undang,” tegas Andi Malanti yang ditemui di sela-sela aksi, kemarin.
Ia dan massa lainnya menganggap aksi ini penting untuk dilakukan dalam menyuarakan penolakan terhadap omnibus law RUU Ciptaker. Sebab ada beberapa hak yang sebelumnya telah dinikmati para pekerja, berpotensi untuk hilang dengan aturan baru tersebut. Di antaranya pemberian pesangon, jaminan sosial, serta penerapan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupatn.
“Undang-undang yang telah ada dan dibentuk dikhianati oleh pemerintah kita dengan membuat rancangan undang-undang baru yang dan sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Seperti hidup layak bagi orang banyak, pekerja juga berhak mendapatkannya. Itu telah diatur dalam konstutusi kita,” tandasnya.
Dia menegaskan, aksi unjuk rasa akan terus dilakukan buruh dan mahasiswa guna menolak Omnibus Law RUU Cipatker. Karena dalam beleid tersebut, tenaga kerja asing akan semakin bebas masuk ke Indonesia. ”Hal ini kami tolak keras karena sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya para pencari kerja,” tegasnya.

Dikawal 1.451 TNI-Polri

Aksi massa kemarin berlangsung aman. Hal tersebut tidak terlepas dari pengawalan yang dilakukan ribuan personel TNI dan polri.
Sejumlah titik menjadi lokasi aksi. Seperti di Kawasan Industri Makassar (KIMA), simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin, depan kantor gubernur Sulsel, flyover, dan depan gedung DPRD Sulsel.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan, personel gabungan yang dilibatkan pengamanan sebanyak 1.451 orang. Personel TNI ada satu peleton dari Kodim. Ditambah satu SSK pasukan Lanud, serta satu SSK Paskhas AU.
“Pola pengamanan ribuan personel ini tetap menggunakan protap (prosedur tetap) yang memang digariskan oleh polri. Dan Alhamdulillah, unjuk rasa berjalan lancar dan aman,” ujar Kombes Yudhiawan.
Ia menegaskan, massa tidak boleh anarkis dan petugas keamanan pun melakukan pengawalan penuh. Tetap sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
(mat-arf)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.