Headline

Sugali: PD Parkir di Tetesan Kelima


Protes Bapenda Makassar Juga Kelola Parkir

MAKASSAR, BKM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar ternyata ikut mengelola perparkiran. Padahal, sudah ada Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yang sudah dibentuk dan khusus mengurusi masalah tersebut.
Yang lebih mengherankan lagi, organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot itu disebut mengambil alih titik parkir yang selama ini dikelola PD Parkir. Di antaranya Jalan Pengayoman depan Pasar Segar, Toko Agung di Jalan Ratulangi, hingga pusat penjualan alat-alat gawai Toko Bintang.
Ironisnya, ketika titik parkir tersebut dikelola oleh PD Parkir, pendapatan yang diperoleh terbilang besar. Sebut saja di pelataran parkir Toko Agung. Saat ditangani PD Parkir, nilai retribusi yang bisa diperoleh dari sana bisa mencapai Rp15 juta per bulan. Namun setelah diambil alih Bapenda, yang didapat tinggal Rp5 juta perbulan.
Demikian pula halnya di parkiran depan Pasar Segar, yang kendaraannya meluber hingga badan jalan. Ketika dikelola PD Parkir, nilai retribusi yang bisa diperoleh bisa mencapai Rp250 ribu per hari. Namun saat ini tidak diperoleh datanya secara resmi.
Juru parkir yang beroperasi di kedua tempat tersebut tak pernah menggunakan karcis resmi dari PD Parkir bagi para pemilik kendaraan. Sebab mereka bukanlah jukir resmi perusahaan. Pemberlakuan tarifnya juga tak sesuai ketentuan yang diberlakukan PD Parkir.
Selain itu, para jukir yang berurusan dengan Bapenda juga masih menerapkan pembayaran konvensional alias tunai. Sementara PD Parkir sudah menerapkan pembayaran non tunai, yang telah diujicoba pada 25 titik di Makassar.
”Kalau saya melihat cara berpikir Bapenda Makassar ini masih jadul (jaman dulu). Ketika kita di PD Parkir mulai menerapkan pembayaran dengan sistem elektronik, mereka masih memberlakukan cara-cara yang konvensional,” beber Direktur Operasional (Dirops) PD Makassar Raya Susuman Halim di redaksi Harin Berita Kota Makassar, Kamis (5/3).
Pria yang akrab disapa Sugali ini menjadi narasumber dalam sesi diskusi Mempoki ri BKM (Membahas Problematikan Kota Kita di BKM). Panjang lebar mantan anggota DPRD Makassar tersebut ‘menggugat’ tindakan Bapenda Makassar yang ‘mencaplok’ titik parkir yang seharusnya menjadi kewenangan PD Parkir. Termasuk menyoroti kendaraan truk milik badan usaha milik negara (BUMN) yang mengangkut semen namun tidak mau membayar retribusi parkir.
”Kami kan punya petugas di wilayah perbatasan kota. Mereka menarik retribusi parkir dari kendaraan yang masuk Makassar. Yang saya saksikan, lebih bermartabat itu penjual sayuran, langsat atau rambutan. Mereka bersedia membayar retribusi untuk parkir. Sementara truk pengangkut semen, sama sekali tidak mau membayar. Padahal kendaraannya lebih berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan di Makassar,” terang Sugali.
Bertandang ke BKM dengan mengenakan baju batik, mantan aktivis mahasiswa di eranya ini menegaskan bahwa ada aturan yang mewajibkan kendaraan tersebut untuk membayar retribusi parkir ketika masuk Makassar. Besarannya Rp5.000 per satu unit mobil.
Kembali ke persoalan pengelolaan parkir oleh Bapenda. Sugali menegaskan, seharusnya OPD tersebut tidak langsung menangani perpakirannya. Melainkan mengurusi pajak dari retribusi parkir yang dikumpulkan PD Parkir.
”Masih banyak sebenarnya yang bisa dikelola oleh Bapenda dari perparkiran. Itu kantong parkir di mal yang memberlakukan sistem pembayaran per jam. Optimalkan itu. Jangan cawi-cawi pungut retribusi parkir langsung dari pemilik kendaraan,” cetusnya.
Saat ini, PD Parkir memiliki 2.000 lebih tenaga jukir resmi. Mereka beroperasi di 1.200 hingga 1.500 titik parkir. Sebagian dari jukir tersebut telah melakoni tugasnya dengan menerapkan pembayaran sistem elektronik. Mesinnya juga sudah disiapkan. Sehingga mereka tak lagi datang menyetor dengan membawa uang recehan.
”Jadi semuanya sudah sistem digital. Berapa uang yang masuk dalam satu hari langsung bisa diketahui. Ini menjadi bagian dari kami untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.
Di tahun 2019 lalu, PD Parkir berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp17.692.959.540. Diperoleh dari lima jenis parkir, yakni tepi jalan umum Rp9.227.937.600, insidentil Rp264.627.500, komersial Rp3.028.834.000, PLB Rp4.639.571.600, dan terminal parkir elektronik Rp532.988.840.
Sebenarnya, lanjut Sugali, PD Parkir juga menggagas sistem pembayaran retribusi parkir dengan badan usaha. Khususnya minimarket yang ada di Makassar. Mereka telah disurati untuk diterbitkannya izin bebas parkir. Jika ada jukir liar yang beroperasi di depan tempat usahanya, akan langsung diangkut.
Hanya saja ada kendala yang dihadapi. Sebab ada oknum yang berupaya menghalangi rencana kerja sama tersebut. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan penyebab terjadinya kebocoran. Itu terlihat dari realisasi pencapaian pendapatan yang hanya bisa diperoleh sebesar 38,10 persen. Sementara target tahun lalu Rp27.054.540.000.
Tindakan dan fakta yang mengikutinya, dinilai Sugali sebagai hal yang sarat dengan kepentingan oknum tertentu. ”Dalam pengelolaan parkir ini, ada begitu banyak kepentingan. Kalau saya menyebutnya sebagai tetesan, PD Parkir di tetesan kelima. Masih ada empat tetesan di atasnya,” cetusnya, sembari meminta off the record terhadap empat tetesan tersebut.

Perubahan Kewenangan

Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan, mengaku dalam waktu dekat akan memanggil PD Parkir untuk memperjelas batasan-batasan kewenangan masing-masing.
Irwan mengatakan, Bapenda bukan pengelola parkir, hanya menarik pajak parkir. Yang dimaksud dalam ranah pajak parkir adalah yang disiapkan oleh orang, badan untuk penyelenggara parkir. Baik untuk digunakan pribadi maupun untuk umum yang ada komersilnya. Contoh di bank, minimarket atau fasilitas pelayanan publik yang disiapkan misalnya perkantoran. Sementara untuk retribusi parkir adalah yang di atas fasilitas umum yang dimiliki Pemkot Makassar. Termasuk daerah milik jalan atau tepi jalan umum itu masuk retribusi parkir. “Jadi PD Parkir tidak boleh sama sekali mengelola itu,” ujarnya, kemarin.
Namun, kata dia, Bapenda tidak menarik retribusi parkir itu karena tidak memiliki kewenangan di situ. Yang boleh dikelola oleh perusahaan daerah sekarang ini, sebelum dilakukan perubahan menjadi perusahaan umum daerah adalah aset yang dipisahkan.
Makanya, mereka menetapkan parkir langganan bulanan yang berbenturan dengan pajak parkir.
Namun, sesuai arahan KPK, Perusda diberi ruang untuk tetap menarik pajak parkir, dengan catatan sesuai dengan hitung-hitungan Bapenda.
“Jadi sekarang kita sementara mendorong untuk melakukan perubahan kewenangan ke perusda supaya mereka lebih mandiri,” ungkapnya. (rhm/rus)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.