Headline

Sulit Lolos Bila tak Bermain


PROSS verifikasi dukungan untuk calon perseorangan dalam pilkada serentak tahun ini dipastikan akan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Sebab proses verifikasi bukti dukungan calon tersebut akan dilaksanakan secara menyeluruh dengan metode sensus.
Hal ini berbeda dengan pilwali sebelumnya yang hanya mengambil sampel dari beberapa bukti dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon.
Ketua Umum Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) RI Sulsel Amin Rais, menilai ketatnya proses verifikasi ini tentunya membuat calon perseorangan sulit lolos. Kecuali jika ada permainan dengan oknum penyelenggara.
“Khususnya di Makassar, saya tidak yakin calon perseorangan bisa lolos kalau mereka tidak bermain,” ujar Amin Rais.
Menurutnya, calon perseorangan ini sangat berpeluang menimbulkan perampasan hak terhadap masyarakat. Yaitu ketika KTP milikmasyarakat diambil tanpa sepengetahuan.
“Makanya, saya tidak yakin orang yang tidak punya kekuasaan kemudian bisa kumpul KTP sebanyak 72 ribu lebih di Makassar. Kami di lembaga akan memantau jika terjadi perampokan hak masyarakat,” terangnya.
Amin Rais mengakui punya pengalaman mengumpulkan syarat dukungan KTP saat bersama Erwin Kallo pada pilwali Makassar 2013 silam. Menurutnya, dibutuhkan dana yang sangat besar.
“Tidak gampang meminta KTP orang. Jadi ketika ada yang berargumen lewat parpol bisa menekan biaya politik, jelas itu salah. Karena memungut KTP saja itu butuh dana,” jelasnya.
Selain itu, cara pengumpulan KTP juga rawan munculnya transaksi atau praktik korupsi hingga kongkalikong. Juga rawan dimanipulasi dengan mudahnya. Bahkan, orang bisa saja mendapatkan dengan cara gelondongan.
“KTP itu sekarang mudah sekali didapat. Pertanyaannya, apakah betul dari warga bersangkutan sebagai pemilik KTP. Nah, itu yang perlu mendapat pengawasan dari Bawaslu,” katanya.
Aktivis Dewan Perjuangan Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Adi Bintang, mengkhawatirkan akan adanya kongkalikong antara calon dan oknum penyelenggara demi memuluskan lolosnya pasangan calon di KPU.
“Dengan terbatasnya waktu yang diberikan untuk penyerahan dukungan dan verifikasi faktual, maka saya yakin permainan kongkalikong, indikasinya saat kuat terjadi seperti itu. Makanya perlu pengawasan ekstra ketat,” imbuhnya.
Divisi Pengawasan dan Penindakan Watch Relation of corruption (WRC) Sulsel Umar Hankam, juga menceritakan pengalamannya saat menjadi relawan calon perseorangan. Dia bahkan menyebutkan dalam menggalang dukungan KTP sudah menanamkan bibit korupsi di masyarakat dalam imbalan satu KTP.
“Ketika kita turun, masyarakat minta imbalan untuk satu KTP. Artinya, kita sudah menanamkan bibit korupsi di masyarakat,” katanya.
Selain itu, indikasi kongkalikong juga sangat kuat saat itu, yakni adanya komunikasi dengan oknum KPU agar calon yang mereka usung diloloskan dalam verifikasi KPU.
“Karena itu kami meminta kepada Bawaslu agar memperketat pengawasan. Karena potensi ini sangat besar dan itu pengalaman. Kami alami saat masih di lapangan. Saya harap ke depan Bawaslu mengawasi KPU terkait calon perseorangan,” pungkas Umar Hankam. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.