Headline

Hati-hati, Jerat Pidana Menanti Calon Perseorangan


Beleid untuk calon independen

-Pasal 185 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-Apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.
-Pelaku juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Bisa pula dijerat pemalsuan dokumen KTP.
-Pasal 185 UU No 1 tahun 2015 menegaskan, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota dan calon wakil wali kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 36 tahun, dan denda Rp12 juta dan paling banyak Rp36 juta.

MAKASSAR, BKM — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar pada Divisi Pengawasan Zulfikar Talesang, mengingatkan kepada bakal calon wali kota Makassar yang maju lewat jalur perseorangan atau independen agar tidak bermain-main dengan persyaratan dukungan. Sebab jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan KTP, ancaman pidana menunggu.
Zulfikar mengatakan, berdasarkan pasal 185 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.
Tak hanya itu, pelaku juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Bahkan bisa pula dijerat pemalsuan dokumen KTP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 tahun 2015.
Dalam beleid itu menegaskan, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota dan calon wakil wali kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 36 tahun, dan denda Rp12 juta dan paling banyak Rp36 juta.
“Jika terbukti memalsukan dukungan KTP, calon perseorangan terancam dua pasal tersebut,” tegas Zulfikar Talesang saat menjadi pembicara pada Ngobrol Politik di Warkop Aleta Todoppuli, Rabu (19/2).
Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan dukungan, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara melekat terhadap penyelenggara pemilu.
“Artinya, teman-teman KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Di situ kita akan melakukan pengawasan secara melekat, agar dalam proses nanti tidak melenceng atau keluar dari aturan, ” ujarnya.
Zulfikar menegaskan, apabila ada warga yang merasa dirugikan kemudian melapor, bisa saja bakal calon independen dikenakan pasal dugaan pemalsuan dokumen dan unsur pidana.
Sesuai jadwal, KPU sementara membuka penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan mulai Rabu (19/9) hingga Minggu (23/2) mendatang. Saat ini, ada tujuh pasangan calon yang telah mengambil user sistem informasi pencalonan (Silon) jalur perseorangan di KPU Kota Makassar. Hingga Rabu petang, belum satupun pasangan yang mendaftar.

Tidak Main-main

Pengamat politik dari Unibos Dr Arief Wicaksono, turut menegaskan kepada pasangan calon perseorangan agar tidak bermain-main dengan KTP dukungan. Sebab, hukuman akan menanti jika terbukti melakukan pemalsuan.
“Bukan hanya tim saja, termasuk paslon. Sanksinya kan ada di PKPU seperti apa kalau begitu,” ujarnya, kemarin.
Lebih jauh Arif menjelaskan, jika Bawaslu menemukan bukti kecurangan pemalsuan dukungan KTP, prosedur akan dilanjutkan dengan melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan dan kepolisian terkait kasus tersebut.
“Nanti berdasarkan peraturan pemilu, dilihat apakah dilakukan tindak pidana atau perdata,” terangnya.
Karena itu, lanjut Arief, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas. Sehingga, proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas yang berlaku.
“Yang melakukan verifikasi faktual kan KPU, diawasi oleh Bawaslu. Jadi, baik yang melakukan dan mengawasi harus punya independensi dan integritas yang baik,” pesannya. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.