Headline

Tol Mamminasata Terhubung dari Depan UNM ke Takalar


MAKASSAR, BKM — Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII telah melakukan survei untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Mamminasata. Akses ini akan terhubung mulai dari Maros hingga Takalar.
Hal tersebut dibenarkan Kepala BBPJN XIII Miftachul Munir, akhir pekan lalu. Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan survei di Jalan AP Petta Rani, tepatnya depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Setelah tol layang Petta Rani rampung, rencananya akan dibangun tol lagi yang menghubungkan dari depan UNM hingga ke Takalar.
“Sudah mulai survei yang depan UNM Petta Rani. Itu nantinya ke arah Barombong, sampai Takalar. Para investornya sudah mulai survei,” ujarnya.
Berdasarkan grand design, Munir menjelaskan jalan tol ini akan mulai dari depan Hotel Claro Makassar. Kemudian berbelok ke arah Jalan Sultan Alauddin. Setelah itu, jalan tol akan berbelok ke kanan melewati Jalan Malengkeri. Kemudian terus hingga Barombong dan masuk Takalar.
“Nanti desainnya seperti portal, kiri-kanan. Itu menerus ke arah Mallengkeri. Ini adalah solusi kemacetan ke arah Takalar,” kata Munir.
Sementara solusi kemacetan ke arah Maros, akan dibangun tol dari Baddoka, tepatnya di simpang lima Mandai. Jalan tol ini dibangun sejajar dengan jalan nasional yang menuju ke arah Maros.
Untuk grand design yang lebih besar, Munir mengakui, bahkan memiliki rencana membangun tol di atas laut. Rancangannya persis seperti tol yang berada di Bali.
“Untuk grand desain yang lebih besar lagi, dari Takalar, model yang Bali tol di pantai tembus sampai di sesi empat. Tapi kalau biaya APBN biasanya lebih besar. Jadi kita tunggu skema tolnya seperti apa,” ungkapnya.
Yang dijelaskan oleh Munir di atas sebenarnya adalah rancangan untuk pembangunan bypass. Namun ada perubahan sehingga rancangannya berubah menjadi rancangan tol.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rudy Djamaludin mengatakan, pembangunan bypass ini sudah dikoordinasikan untuk mengubah menjadi tol mamminasata. Ini inisiasi dari Kementerian PUPR karena multiyear bypass itu hanya sampai tahun 2019.
Kendalanya adalah lahan yang tidak selesai, sehingga terjadi koordinasi dengan pusat untuk menjadikan bypass jalan tol di bawah pengelolaan bina marga.
“Lahan 22 meter saja lebarnya tidak beres, sementara tol butuh 40 meter. Makanya kita kembali menyadarkan kepada masyarakat bahwa dalam mendukung kemajuan suatu daerah kadangkala kita harus berkorban. Jangan menggunakan emosional pribadi,” imbuhnya.
Pihaknya pun terus mendorong bagaimana masyarakat memahami pembangunan itu, karena tujuannya untuk masyarkat juga.
“Sosialisasi sudah dilakukan. Hanya saja kita dibatasi oleh aturan tentang bagaimana cara mengalihkan hak masyarakat atas tanah, karena kita tidak bisa sembrono,” ucapnya. (nug/rus)

Komentar Anda




Comments
To Top