Kriminal

Kerugian Sewa Rp500 Juta Lahan Buloa Kabur


MAKASSAR, BKM — Timbulnya kerugian Negara Rp500 juta dalam sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam proyek pembangunan pelabuhan Makassar New Port (MNP), dinilai CLAT (Celebes Law And Transperency), kabur. Karena tak dapat dibuktikan dalam kasus tersebut.
Tentu saja hal tersebut tak terlepas dari peran pihak PT Pelindo IV Makassar dan PT PP, selaku penyewa atau pemberi sewa terhadap tersangka Soedirjo Aliman alias Jen Tang. Penandatanganan draft sewa menyewa tersebut dilakukan di kantor Balaikota, pada 31 Juli 2015.
Penyewaan lahan itu, kontraknya hanya sampai 31 Juni 2016. Pihak PT PP tidak memperpanjang kontrak penyewaan lahan tersebut setelah mengetahui jika lahan yang disewakan kepada Jen Tang itu merupakan tanah milik negara.
Dimana, lahan seluas 50 hektare lebih milik PT Pelindo IV Makassar, sudah dikuasai Jen Tang sejak puluhan tahun lalu. Dengan dasar surat keterangan garap yang dikeluarkan pejabat Kelurahan Buloa.
Atas penyewaan lahan tersebut, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp500 juta. Atas penyewaan lahan untuk akses jalan masuk ke lokasi proyek pembangunan MNP.
Akibatnya, pihak PT PP pun melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Pihak Kejati akhirnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yakni M Sabri, Rusdin, Jayanti, dan Soedirjo Aliman alias Jen Tang.
Namun M Sabri, Rusdin, Jayanti, dalam perkara pokok kasus tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah, berdasarkan putusan kasasi dari majelis hakim Tipikor Mahkamah Agung.
Dari fakta yang terungkap dalam persidangan kasus ini, beberapa waktu lalu. Terungkap fakta jika penyewaan lahan Buloa tersebut, adalah inisiasi pihak PT PP sendiri untuk membayar uang sewa lahan di Kelurahan Buloa sebesar Rp500 juta.
Kepihak Jen Tang, selaku penggarap atas lahan tersebut, dengan melalui perantara pihak PT Pelindo IV dan Pemerintah Kota Makassar.
Sejatinya, timbulnya kerugian negara dalam penyewaan lahan Buloa itu, tentu tidak terlepas juga dari peran pemberi sewa (PT PP). Sebab penyewaan lahan dan kerugian negara itu terjadi atas inisiasi dan keinginan PT PP sendiri selaku, pelaksana proyek pembangunan pelabuhan MNP.
”Harusnya peran pihak PT PP selaku penyewa lahan, juga turut didalami. Jangan karena alasan sebagai pelapor lantas penyewa, lantas cuci tangan dalam kasus ini,” tukas ketua CLAT, Irvan Sabang, Kamis (13/2).
Harusnya Kejaksaan tidak tebang pilih dalam melihat fakta yang ada dalam kasus ini. ”Kerugian negara tidak akan timbul, kalau tidak ada peran penyewa selaku pemegang anggaran proyek,” kilahnya.
Irvan menuturkan, pihaknya berharap agar Kejati dapat bekerja, secara obyektif dan tidak tebang pilih dalam kasus ini. Sebab, adanya hak garap yang di miliki phak Jen Tang, tentu saja tidak terlepas dari peran pihak PT Pelindo IV Makassar.
Terkait aset lahan milik PT Pelindo IV Makassar yang diduga sudah puluhan tahun dikelola dan dikuasai serta disewakan pihak Jen Tang.
”Kejati harus berani membongkar fakta, terkait dugaan keterlibatan PT Pelindo IV Makassar dan PT PP,” tandasnya. (mat/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.