Kriminal

Tiga Terdakwa Dihadirkan di Persidangan


Sidang Pledoi Kasus Korupsi Pengadaan Obat RSUD Makkasau

MAKASSAR, BKM — Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Kota Parepare, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Sidang yang berlangsung di ruang Kusuma Atmajaya, pada Selasa (14/1) menghadirkan tiga orang terdakwa.
Sidang perkara dengan agenda pembacaan pembelaan (pledoi) dihadiri langsung tiga terdakwa, masing-masing Muh Syukur, Muh Yasmin, dan Taufiqurrahman. Adapun yang bertindak sebagai majelis hakim diketuai Budiarso.
Pada sidang lanjutan itu, Muh Sabri, dalam ruang sidang didampingi kuasa hukumnya Faisal Silenang dan timnya. Faisal Silenang dengan tegas membantah tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum, Faisah terhadap kliennya yakni Muh Syukur dalam kasus tersebut.
Dihadapan Majelis Hakim, Faisal Silenang memohonkan agar kliennya bebas dari segala tuntutan hukum. Sebab kasus yang menjerat kliennya tidak berdasar dan cuma seolah mencari titik kesalahan. Dia pun mengungkapkan adanya kejanggalan penetapan status tersangka pada kliennya.
Menurutnya, kerugian negara yang tertuang tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan kerugian laporan BPKP telah dinyatakan sudah dipulihkan. Tetapi tiga bulan setelah hasil audit terbit, pada 17 September 2019 kejaksaan justru melayangkan panggilan pemeriksaan dan juga menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Adapun kejanggalan lainnya dari tuntutan jaksa adalah terkait terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dianggap tidak terbukti. Melawan hukum diakuinya tidak terbukti. Dia pun yakin bahwa kliennya dapat bebas demi hukum.
”Seperti ini saja, sama kalau ada yang menuduh mencuri, setelah dinyatakan tidak bersalah dan kemudian malah dituduh lagi bersalah,” terangnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, Faisah dengan tegas menanggapi pembelaan terdakwa melalui kuasa hukumnya. Menurut Faisah, tuntutan tetap sama, tidak berubah. Sesuai pasal 4 Undang-undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.
Pada kasus ini, Syukur dituntut pidana sesuai pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Syukur sendiri diketahui berperan sebagai PPK dalam pengadaan obat di RSUD Parepare tahun Anggaran 2016 dimana secara bersama-sama dengan terdakwa M Yamin selaku Direktur RSUD Makkasau dan Bendahara RSUD Makassau Taufiqurrahman diduga memperkaya diri dan orang lain dengan kerugian negara senilai Rp2 miliar lebih.
Sidang selanjutnya diagendakan masuk pada Kamis, 16 Januari 2020 mendatang. Agendanya yakni sidang putusan. (arf/mir)

Komentar Anda




Comments
To Top
.