Metro

Pemprov Lakukan Pembatasan Kantong Plastik


MAKASSAR, BKM–Mengikuti jejak Jakarta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik. Bahkan saat ini sanksi bagi penyebar sampah plastik sementara digodok.
Pelarangan penggunaan plastik ini nantinya akan fokus di tempat perbelanjaan dan perhotelan.
Di Jakarta sendiri larangan kantong plastik akan mulai berlaku pada Juli 2020. Peraturannya tentang larangan kantong plastik sekali pakai di mal, swalayan, hingga pasar.
Larangan ini tertuang di Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menggurangi penggunaan sampah plastik dengan menggodok regulasi berupa sanksi bagi pelaku.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulsel, Andi Hasdullah, menuturkan, adapun upaya Pemprov Sulsel dalam membatasi penggunaan sampah plastik dengan melakukan sosialisasi.
Memang belum ada peraturan resmi dan kapan waktu pasti berlaku, namun wacana pelarangan kantong plastik dikatakan Hasdullah menjadi penting untuk dibahas.
Katanya, sampah plastik tidak hanya menjadi isu regional tapi sudah menjadi nasional. Menurut Hasdullah selain sosialisasi yang dilakukan DLH untuk menanggulangi sampah plastik ke masyarakat juga melakukan pendekatan.
“Pendekatan dengan melalui pembinaan dan sosialisasi,” ucapnya, Selasa (14/1).
Di samping menjalankan kegiatan yang dirinya sebutkan. Ia mengaku agar pembatasan penggunaan plastik betul-betul dapat dilakukan, harus ada regulasi berupa sanksi.
“Biasanya kalau mau cepat harus ada pendekatan sanksi, ini kita akan pelajari tapi untuk sekarang kita utamakan terlebih dahulu edukasi publik,” tandas Hasdullah.
Terkait pembentukan regulasi tersebut. Hasdullah menuturkan dirinya akan mengkaji lebih lanjut sembari mencari apakah memang ada regulasi pembatasan penggunaan plastik.
“Pihak yang tidak taat ini memang perlu sanksi, misalnya ditempat perbelanjaan dan perhotelan, ini perlu pembatasan plastik, meskipun begitu strong point Sulsel adalah edukasi publik, kalau perusahaan kita harus berbicara, untuk tempat perbelanjaan sosialisasi penyadaran,” ungkap Hasdullah.
Menurut Hasdullah, pembatasan sampah plastik pada tempat perbelanjaan sebenarnya sudah ada yakni plastik yang digunakan sudah berbayar.
“Untuk penggodokan regulasi sanksi belum ada namun saya akan liat terlebih dahulu, dan kita akan diskusikan dengan pengambil kebijakan yang lain,” ucap Hasdullah.
Limbah plastik saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya mencemari tanah, namun juga sudah mengancam ekosistem di laut.
Data Wahana Lingkungan Hidup yang diambil dari World Economic Forum, setiap tahunnya, sampah plastik bertambah sekitar delapan juta ton setahun.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sulsel berusaha untuk ikut berkontribusi dalam mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang paling sederhana, dengan meminimalkan konsumsi air kemasan plastik.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pun tidak main-main dalam menyikapi kekhawatiran terhadap penumpukan limbah plastik tersebut.
“Limbah plastik sudah semakin mengkhawatirkan dan menjadi musuh bersama. Jadi setop menggunakan plastik,” imbaunya.
Ia mengemukakan, dirinya saat ini juga mengurangi konsumsi air kemasan plastik dengan membawa tumbler atau botol berisi air minum ke mana-mana.
“Jadi kita mulai dari diri sendiri, kemudian ditularkan ke orang lain. Sederhana, tapi kalau kita berkomitmen, hasilnya akan terlihat,” ungkapnya.(nug)

Komentar Anda




Comments
To Top
.