Headline

Tiga Kasus Alkes Disetop, Rapor Merah Kejaksaan


MAKASSAR, BKM — Ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang sempat bergulir dan menjadi perhatian publik. Namun pihak kejaksaan kemudian menghentikan pengusutan kasus tersebut.
Langkah tersebut menjadi rapor merah kejaksaan dalam penuntasan perkara kasus korupsi di daerah ini. Ketua Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) Muh Ansar melontarkan hal itu.
Tiga dugaan korupsi itu, yakni di RS Batara Guru Belopa, Kabupaten Luwu tahun 2012-2013 yang menggunakan anggaran APBN sebesar Rp33,2 miliar. Dalam kasus ini penyidik Kejari Belopa telah menetapkan dua tersangka dan kerugian negara sebesar Rp9 miliar, namun kemudian dihentikan.
Kasus dugaan korupsi alkes Pangkep di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep tahun 2016 senilai Rp22.998 miliar. Di kasus ini, Kejati Sulsel telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni broker proyek Susanto Cahyadi alias Santo, perusahan alkes inisial AS dan PPK inisial S dengan kerugian negara Rp9 miliar. Namun kasus ini juga disetop oleh Kejati Sulsel.
Kasus pengadaan Alkes di RSUD Haji Makassar tahun 2018 senilai Rp22.859 miliar. Kasus ini juga disetop penyelidikannya oleh Kejati Sulsel.
“Ini tentu menjadi catatan buruk dan menjadi rapor merah bagi kejaksaan dalam menuntaskan kasus alkes. Padahal sudah jelas ada unsur tindak pidananya,” tegas Muh Ansar, Minggu (8/12).
Ansar mengatakan, pihaknya secara tegas meminta agar Kejati Sulsel konsisten dalam setiap penanganan perkara korupsi. Terutama dalam kasus yang kelihatan sangat sulit untuk dibawa hingga ke ranah peradilan.
Ia berharap agar kejaksaan bisa lebih serius dan tanpa pandang bulu pada setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani. “Kami dari lembaga anti korupsi meminta Asisten Pidana Khusus untuk segera mengevaluasi jaksa penyidik kasus alkes tersebut,” pungkasnya.
Berdasarkan data penanganan perkara ada 54 kasus korupsi se-Sulsel, ada beberapa kasus yang di tangani Kejati di tahap penyidikan. Di antaranya kasus dugaan korupsi PD Parkir Makassar Raya, dugaan korupsi DAK Enrekang, dugaan korupsi DAK Bulukumba, dan dugaan korupsi sewa lahan Buloa.
Sedangkan kasus yang masih di tahap penyelidikan, yakni kasus rehab jaringan irigasi DI Pattiro, Kabupaten Bone sebesar Rp20 miliar. Kasus KUR Fiktif di Bank BNI Cabang Parepare. Kasus proyek pembangunan Stadion Barombong, kasus proyek pembangunan RSUD Padjonga Dg Ngalle, Kabupaten Takalar. (mat/rus)

Komentar Anda




Comments
To Top
.