Headline

Kontraktor Proyek Jalan Hertasning Terancam Denda


Kantor BSB dan dan Kreatif Hub CCC Diperpanjang

MAKASSAR, BKM — Sejumlah proyek fisik yang diprogram tahun ini dipastikan tak bisa rampung sesuai target. Pengerjaannya harus diperpanjang sehingga menyeberang ke tahun 2020 mendatang.
Proyek tersebut, yakni kantor Brigade Siaga Bencana (BSB) yang berlokasi Jalan Urip Sumohardjo depan Nipah Mal. Selain itu, ada pengerjaan Kreatif Hub di Celebes Convention Centre (CCC), dan sejumlah pekerjaan rehabilitasi, serta pengaspalan jalan.
Salah satu proyek jalan yang cukup mendapat sorotan masyarakat adalah pengerjaan Jalan Hertasning, pun juga sama. Realisasinya hingga kini baru 60 persen.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prof Rudi Djamaluddin, mengatakan pengerjaan tengah dikebut. Perbaikan jalan provinsi yang menelan anggaran Rp23 miliar itu diharap selesai hingga akhir tahun.
“Sesuai kontrak hingga 31 Desember. Lewat dari itu rekanan didenda,” kata Prof Rudi.
Ia mengakui, pengerjaan sudah pada pengerasan aspal yang dilebarkan. Ia masih optimistis rekanan bisa menuntaskan hingga akhir tahun. Apalagi sisa satu jalur dari Pettarani.
Rudi menegaskan sikapnya, tidak akan memberi toleransi kepada kontraktor jika tak mampu menyelesaikan jalan tersebut tepat waktu dan sesuai kualitas. Pemprov tidak akan membayar full, walau sudah ada kontrak.
“Kami turunkan tim mutu untuk memeriksa kualitas. Intinya, kami akan bayar sesuai kualitas dan volume,” tambahnya.
Dari pantauan BKM, pengerjaan proyek di Jalan Hertasning masih berlangsung. Hanya saja, di sejumlah titik yang telah dibuat lubang untuk mengalirkan air dari jalan menuju got, tidak ditutup menggunakan besi yang dibuat khusus.
Selain itu, sebagian drainase tidak lagi dibongkar untuk kemudian dipasangi gorong-gorong beton yang dicetak khusus atau u ditch. Pemandangan tersebut dapat dilihat saat ini. Para pekerja hanya menimbun drainase yang ada di depan kantor PLN Hertasning, lalu kemudian memasang tegel di atasnya.
Sementara itu, untuk proyek pembangunan kantor BSB, Kepala Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air, Air Cipta Karya, dan Tata Ruang Andi Darmawan Bintang, mengakui adanya keterlambatan. Konflik kepemilikan lahan yang berlangsung lama membuat pihaknya sulit melakukan pengerjaan sesuai waktu yang ditentukan.
“Pengerjaannya baru 70 persen. Kita harap bisa sampai 90 persen hingga akhir tahun, tapi memang (pengerjaannya) menyeberang,” kata Wawan, kemarin.
Saat ini rekanan tengah melakukan pematangan lahan sebagai lokasi berdirinya proyek strategis Pemprov Sulsel itu. Tahun ini pihaknya menganggarkan sekitar Rp4,2 miliar khusus untuk pematangan lahan dan pemasangan pagar. Tahun depan baru masuk pengerjaan fisik.
“Untuk pengerjaan fisik di 2020 kita anggarkan Rp10 miliar. Tapi masih digodok di Bappeda,” tambahnya.
Sesuai aturan, kata Wawan, kontraktor bisa mengajukan tambahan waktu selama 50 hari jika pengerjaan terlambat. Lewat dari itu didenda.
“Penandatanganan kontrak apabila terjadi keterlambatan maka akan didenda. Mungkin ada keringanan, tapi bergantung nanti dari aparat pemeriksa internal (APIP) bagaimana bentuknya,” tambahnya. Rencananya, gedung BSB nantinya bakal ditempati dari berbagai perangkat daerah. Termasuk kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, hingga Satpol PP.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani, mengatakan bila ketentuan rentang waktu dari pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai, maka kontraktor akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai Perpres 70 tahun 2012.
“Kan ada aturannya. Bila proyek nyebrang maka rekanan akan dikenakan sanksi sesuai nilai kontrak yang ada. Umumnya 1 hari/1.000. Nanti masuk ke kas negara,” kata Hayat saat dikonfirmasi.
Jika nilai suatu proyek tersebut besar, maka cukup banyak pula yang harus dibayar. Ia menegaskan, kendati kejar tayang kontraktor harus mampu menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. Tidak boleh asal.
“Yang perlu diperhatikan kan kualitasnya. Jangan sampai baru setahun, sudah rusak,” tukasnya. (rhm/rus)

Komentar Anda




Comments
To Top
.