Headline

Disoal Dewan, Dibela Pemkot


IMB Dinilai Cacat Administrasi, Hotel Mercure Tetap Beroperasi

BKM/CHAIRIL IMB DISOAL-Hotel Mercure di Jalan AP Petta Rani tetap beroperasi seperti biasa, walau penerbitan IMBnya disoal.

MAKASSAR, BKM — Hotel Mercure yang berlokasi di Jalan AP Petta Rani tetap beroperasi hingga saat ini. Padahal, ditemukan adanya indikasi cacat administrasi terkait izin mendirikan bangunan (IMB).
Komisi C Bidang Pembangunan yang turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hotel ini beberapa hari lalu menyoal hal itu. Karenanya, dewan segera menerbitkan rekomendasi terkait temuannya itu. Melalui rekomendasi itu nantinya, pihak eksekutif diharapkan segera mengambil langkah tindak lanjut.
”Kalau amdal lalin itu kan kewenangan pusat, karena di situ jalan provinsi. Jadi yang kita sikapi adalah administrasi di IMB. Karena yang mengurus izin kan dari PT New Telkom. Sementara yang melakukan aktivitas adalah Hotel Mercure di bawah naungan perusahaan PT Graha Yasa Selaras. Itu semua yang perlu diperjelas,” ujar Ketua Komisi C DPRD Makassar Abdi Asmara, Kamis (5/12).
Karena itu, lanjut Abdi, pemkot melalui Dinas Penataan Ruang, Dinas PM-PTSP, Bagian Hukum, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus memberikan edukasi dan peninjauan ulang terhadap Hotel Mercure.
“Soal sanksi kami serahkan kepada pemerintah kota bagaimana mereka menyikapi persoalan ini. Kami di DPRD Kota Makassar turun berdasarkan laporan dari organisasi mahasiswa. Kami bukan eksekutor,” tambahnya.
Adapun rekomendasi DPRD Kota Makassar ditargetkan terbit pekan depan. Sebab rekomendasi baru bisa diterbitkan setelah Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Makassar melaporkan hasil telaah atau kajiannya.
“Kami sidak di sana kan dihadiri Bagian Hukum, Dinas Perhubungan, DLH, dan juga Dinas Penataan Ruang. Sekarang ini masih dilakukan telaah terkait dengan temuan itu. Hasilnya itulah yang nantinya menjadi rekomendasi kami kepada pemkot,” jelasnya.

Tak Masalah

Lain legislatif, lain pula eksekutif. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membela keberadaan hotel tersebut, dengan mengatakan tidak ada masalah terkait IMB. Sementara amdal lalinnya masih berproses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hal itu ditegaskan M Riadi selaku Kepala Seksi Peninjauan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar. Ia menjelaskan, IMB Hotel Mercure dulunya diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) pada tahun 2013. Karena pada saat itu pengurusan IMB masih ditangani oleh dinas terkait.
Saat diterbitkan, IMB atas nama Hotel Telkom Permanen. Namun dalam perjalanannya saat telah beroperasi bernama Hotel Mercure.
Walaupun berubah nama, namun dikatakan Riadi, tak menjadi masalah. Karena peruntukannya sama, yaitu pembangunan hotel berbintang 5.
“Dulu kan masih di Tata Ruang. Kita juga sudah koordinasi, orang Tata Ruang bilang tidak keluar dari strukturnya. Masih IMB lama yang dimohonkan. Karena fungsinya tetap sama, yaitu hotel,” jelas Riadi, kemarin.
Kepala Seksi Penetapan Retribusi Nonteknis DPM-PTSP Rusli Ismail, juga mengatakan hal senada. Ia menambahkan, perubahan nama yang dilakukan terhadap hotel tersebut karena dipihakketigakan.
“Itu memang peruntukannya hotel. Dia bermohon hotel, cuma dipihakketigakan ke pihak Mercure. Izinnya hotel bintang 5 memang,” jelasnya.
Selain IMB, yang dipersoalkan selanjutnya adalah amdal lalin hotel tersebut. Rusli menegaskan, saat ini memang masih sementara dalam pengurusan di Kemenhub.
“Amdal lalinnya masih di Kementerian Perhubungan karena di jalan nasional. Masih sementara proses,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb belum mengetahui hal ini. Ia mengaku belum ada laporan yang masuk ke dirinya terkait perizinan Hotel Mercure.
“Saya harus cek dulu soal izinnya, juga siapa yang kasih izin. Belum ada laporan ke saya,” kata Iqbal, Kamis (5/12). (rif-nug/rus)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.