Gojentakmapan

Berhasil Pertahankan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Menkeu Beri Penghargaan Untuk Pemkab Gowa


Saat Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati menyerahkan penghargaan kepada Wabup Gowa Abd Rauf Malaganni atas keberhasilan Pemkab Gowa mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

GOWA, BKM — Pemkab Gowa kembali meraih penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI). Penghargaan ini diserahkan Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni pada Kamis (20/9/2018) di Jakarta bertempat di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan RI dalam agenda Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018.

Prestasi bidang keuangan ini diraih atas keberhasilan Pemkab Gowa mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga Gowa mampu meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak lima kali berturut-turut yakni mulai pada pelaporan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2013 hingga tahun 2017.

Penghargaan ini menurut Karim Dania, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Gowa yang turut mendampingi Wabup Rauf di Rakernas tersebut, penghargaan dari pemerintah pusat ini merupakan penghargaan atas capaian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyajian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini WTP yang telah diraih Gowa sejak lima tahun anggaran berjalan.

“Pemerintah Kabupaten Gowa sanggup menyajikan laporan keuangan dengan meraih Opini WTP tanpa paragraf penjelasan atau WTP clean and clear ini atas dukungan dan kontribusi seluruh SKPD selaku pengguna anggaran dan entitas akuntansi serta seluruh stakeholders khususnya eksekutif dan legislatif serta masyarakat Kabupaten Gowa,” kata Karim.

Sementara itu, pada saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, tambah Karim, Menkeu mengatakan patut disyukuri setiap tahun pemerintah mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Dan itu terus mengalami perbaikan.

“Tahun ini pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017,” kata Sri Mulyani disampaikan Karim.

Menurut Menkeu masih kata Karim bahwa opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

“Hal ini menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik,” katanya. (saribulan)

Komentar Anda




Comments
To Top
.