Headline

Semua Pimpinan DPRD Sulbar Tersangka


BKM/CHAIRIL KETERANGAN - Kejati Sulselbar, Jan S Maringka memberikan keterangan terkait penetapan semua pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka di Kejati Sulselbar, kemarin.

MAKASSAR, BKM — Penyidik Kejakasaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menetapkan empat pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar 2016 sebesar Rp360 miliar saat menyampaikan hasil ekspose kasus ini di kantor Kejati Sulsel, Rabu (410) sore.
Keempat pimpinan DPRD Sulbar yang ditetapkan menjadi tersangka masing-masing Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara (AM) bersama tiga wakilnya Munandar Wijaya (MW), Hamzah Hapati Hasan (HHH) dan H Harun (HH).
“Berdasarkan hasil ekspose gelar perkara tadi pagi (kemarin pagi), kita telah tetapkan empat orang tersangka. Keempatnya masing-masing berinisial AM, MW, HHH dan HH,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Jan Samuel Maringka, Rabu (4/10).
Maringka, mengungkapkan, keempatnya diduga telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran anggaran APBD tahun 2016 mencapai Rp360 miliar untuk dibagi-bagikan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.
Dimana, kata Maringka, dari anggaran tersebut, yang terealisasi pada 2016 hanya Rp80 miliar. Anggaran sebesar Rp80 miliar ini digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Dewan (Sekwan).
Selain itu juga tersebar di beberapa SKPD lain dan kabupten se-Sulbar. Ada juga yang baru terealisasi di 2017.
“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman APBD tahun 2016,” tandasnya.
Sementara, kata Maringka, anggaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi, rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna.
Maringka menegaskan jika para tersangka melanggar UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pada pasal 12 huruf i dijelaskan bahwa penyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan, secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Kejati menjelaskan, perbuatan itu dilakukan para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung seperti dari tim sukses, keluarga dan orang kepercayaan.
“Sedangkan dalam kenyataannya dana kegiatan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” kata Maringka lagi.
Ditanya soal kapan keempat tersangka akan diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka, Maringka mengungkapkan jika para tersangka akan diperiksa pekan depan.
Sementara itu, BKM berulang kali menghubungi nomor HP keempat tersangka tidak ada yang aktif. Informasi diperoleh jika pimpinan DPRD akan memberikan tanggapan secara resmi kepada pers terkait penetapan tersangka oleh Kejati.
Sekadar diketahui, kasus ini bermula saat terbit Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017. Dimana Tim Penyidik berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Sulbar 2015-2016 yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Sulbar periode 2014-2019.
Pengusutan kasus tersebut dilakukan oleh tim penyelidik Kejati Sulselbar lantaran disinyalir ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 terkait program anggaran aspirasi DPRD.
Sejak bergulirnya kasus ini di tahap penyidikan, ada sekitar 15 orang saksi dari SKPD Pemprov Sulbar dan 44 orang saksi dari legislator DPRD Provinsi Sulbar yang diperiksa. (mat)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.