Gojentakmapan

Kantor Satpol PP Naik Status jadi Badan


JENEPONTO, BKM — Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jeneponto resmi naik status menjadi Kantor Badan Satpo PP. Badan ini mulai dipimpin pejabat yang sebelumnya eselon III A menjadi pejabat eselon II B.
Perubahan status tersebut disampaikan, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar di Rujab Bupati, Jalan Kenanga No 1 Bontosunggu, Rabu (29/7). Iksan mengatakan, selain Satpol PP, perubahan status dari kantor menjadi badan juga terjadi di Kantor Lingkungan Hidup (KLH).
“Yang pertama naik status Satpol PP dulu karena sudah mendesak. Sementara kantor KLH menyusul juga akan di naikkan statusnya menjadi badan,” jelas Iksan.
Adapun posisi Kasatpol PP yang saat ini dijabat, Aspa Muji akan melalui ujian kompetensi bersama calon Kasatpol PP lainnya. Sementara untuk Pelaksana tugas (Plt) kantor KLH, Agus Saleh tidak lagi mengikuti seleksi lantaran statusnya sudah eselon II B.
“Pak Aspa Muji kita ikutikan ujan kompetensi. Kalau pak Agus sudah eselon II B. Beliau adalah staff shli hanya diperbantukan sebagai Plt di KLH, tinggal di devenitifkan saja,” kata Iksan.
Sementara, Sekertaris BKDD Jeneponto, Samsi Lili menambahkan, saat ini dasar regulasi perubahan status kantor menjadi badan tengah digodok. Menurutnya, Kasatpol Satpol PP Aspa Muji tidak serta merta menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Satpol PP karena harus melalui mekanisme penjenjangan dan melalui uji kompetensi terlebih dahulu.
Kabag Ortala Sekda Jeneponto Elly Isriani mengatakan, peningkatan status kantor Satpol PP menjadi Badan Satpol PP itu benarkan, karena sudah di skoring. “Yang belum diskoring tinggal kantor KLH,” jelas Elly Isriana.
Lanjutnya, untuk perubahan status itu masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jadi kita sementara menunggu regulasinya semua kabupaten/kota,” ujar Elly
Kasatpol PP Jeneponto, Aspa Muji yang dikonfirmasi terkait perubahan status ini menolak untuk mengikuti seleksi uji kompetensi untuk kembali menduduki posisi Kasatpol PP pasca naik status menjadi Badan Satpol PP.
“Kalau kantor naik status menjadi badan, maka saya bersedia melepaskan jabatan, karena pangkat belum memenuhi persyaratan. Tapi kalaupun disuruh pasti saya tolak, karena itu bukan perubahan yang baik,” Aspa Muji. (krk-ril/b)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.