Gojentakmapan

Angka Kematian Bayi Meningkat


MAROS, BKM — Angka kematian anak dan ibu di Kabupaten Maros masih terbilang tinggi, hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, drg Sri Purwati saat membawakan materi pada kegiatan yang digelar oleh Mampu (Maros Untuk Perempuan) Maupe bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, yakni Konsultasi Publik draft Peraturan Bupati Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA) di kabupaten Maros di Ruang Baruga, Kantor Bupati Maros, Kamis (30/7).
Sri mengatakan, kasus kematian bayi dari tahun ke tahun terus meningkat, dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan, sejak 2011 kasus kematian bayi sebanyak 30 kasus, pada 2012 bertmbah menjadi 31 kasus, kemudian berkurang pada 2013 menjadi 29 kasus, namun pada 2014 meningkat menjadi 35 kasus, dan pada 2015 hingga bulan juni sudah mencapai 30 kasus.
“Dari tahun ketahun semakin meningkat, sebenarnya banyak yang mengakibatkan hal tersebut terjadi antara lain adalah banyaknya ibu melahirkan yang berasal dari luar daerah dimana usia kandungannya sudah berumur 8 bulan sehingga bidan tidak bisa melakukan tindakan prefentif dan mengetahui bagaimana perkembangan bayi dalam kandungan kika masih berumur muda,” ujarnya kepada puluhan peserta yang berasal dari berbagai kecamatan yang merupakan konstiten yang dibentuk lembaga Mampu.
Selain itu, angka kematian ibu hamilpun ikut meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2011 angka kematian ibu hamil hanya 5 orang, pada 2012 sebanyak 5 orang, namun pada 2013 meningkat menjadi 9 orang, dan pada 2014 sebanyak 7 orang, sementara pada tahun 2015 hingga bulan juni sudah mencapai 5 orang.
Sementara untuk angka kematian balita relatif menurun pada tahun 2012 menjadi 1orang dimana sebelumnya pada 2011 mencapai 4 orang, namun pada 2013 kembali naik menjadi 4 orang, dan kembali turun pada 2014 menjadi 1 orang, sementara 2015 di bulan Juni sudah ada 1 orang balita yang meninggal.
Sri juga mengatakan, sampai saat ini masih ada beberapa desa yang belum memiliki bidan desa seperti Desa Bentenge yang berada dikecamatan Camba, hal tersebut terjadi bukan karena kekurangan bidan namun topografi wilayah yang aksesnya sangat jauh. Sri Juga mengatakan kalau ia sangat menyanyangkan anggaran untuk KIBBLA yang sangat minim. “Anggaran KIBBLA di dinas itu sangat minim jauh dibawah angka yang kami usulkan, banyangkan kalau anggarannya hanya dikisaran Rp57 juta pertahun, itu hanya bisa membiayai 4 program” Tutupnya.
Anggota DPRD Kabupaten Maros, Hj Haeriah Rahman yang juga menjadi pembicara pada kegiatan Maupe tersebut mengatakan kalau dirinya di DPRD akan terus mengawal kegiatan KIBBLA.
“Kami sangat berterimahkasih kepada penyelenggara dalam hal ini Mampu, karena telah membuat kegiatan ini dan kita bisa membedah kembali bagaimana perbup mengenai KIBBLA yang merupakan penguatan dari perda yang ada, selain itu pastinya kami akan mengawal program-program kibbla dan MAUPE tentunya termasuk penganggaran” serunya.
Penanggungjawab Program Mampu, Ismawati mengatakan, Mampu akan terus mengawal kegiatan-kegiatan dan berkoordinasi dengan beberapa dinas terakait Kibbla secara khusus dan perempuan secara umum.
“Mampu telah membentuk konstituen dibeberapa kecamatan dan kita aktif komunikasi dengan mereka, mereka yang menjadi ujung tombak kita dan akan melaporkan apa-apa saja yang terjadi di wilayahnya apakah itu mengenai KIBBLA ataupun perempuan secara umum, kita juga berterimahkasih kepada banyak pihak yang mendukung acara ini termasuk Pemkab Maros,” tutup Isma. (ari-ril/c)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.