Kriminal

Jaksa Pastikan Tender Alkes Direkayasa


MAKASSAR, BKM — Jaksa Penuntut Umum (JPU), Prima Sophia Gusman memastikan adanya rekayasa tender pada proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulukumba tahun 2011.
“Ada SK panitia dikeluarkan, tapi nama-namanya dicatut,” kata Prima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (23/7).
Prima menjelaskan, alkes yang diadakan juga tak sesuai spesifikasi. Alat yang diterima pusat kesehatan masyarakat di Bulukumba tak sesuai dengan usulan puskesmas.
Prima mengacu pada keterangan Kepala Dinkes Bulukumba Abdul Gaffar, dan beberapa Kepala Puskesmas di Bulukumba yang bersaksi di sidang tersebut. Sidang mengadili pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan alkes, Muhammad Alwi.
Gaffar mengaku, saat proyek berlangsung dirinya menjabat Sekretaris Dinkes. Meski begitu, dirinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan proyek.
“Saya tak pernah dilibatkan, tapi anehnya ada SK yang dikeluarkan kepala dinas,” ujarnya.
Gaffar mengaku baru mengetahui adanya SK tersebut saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Gaffar juga mengaku tak pernah menerima laporan, padahal di SK tersebut dia menjabat sebagai koordinator perencana.
Adapun Kepala Puskesmas Balibo Andi Ernawati, dan Kepala Puskesmas Attareng Marwah mengatakan pihaknya mengusulkan beberapa alat kesehatan ke Dinkes. Namun ternyata alat yang diadakan itu tak sesuai spesifikasi. “Ada beberapa alat yang tak sesuai,” ujar Ernawati.
Dalam kasus ini, terdakwa Alwi dinilai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan kuasa pengguna anggaran Dyan Wellyati Kabier dan Direktur CV Borong Jaya Mandiri Syamsuddin Rauf. Dyan dan Syamsuddin saat ini masih berproses di kepolisian.
Proyek pengadaan alkes dianggarkan sebesar Rp13,8 miliar dari Dana Program Tugas Pembantuan Khusus di Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk mengadakan 28 item alkes di Dinkes Bulukumba.
Namun dalam proses pelaksanaannya, alat tersebut tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Penyidik juga menemukan adanya penggelembungan harga alat yang diadakan.
Selain itu, pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan juga tidak sesuai mekanisme yang ada. CV Borong mengalihkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, padahal itu tidak diatur dalam kontrak kerja.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, negara merugi Rp4,3 miliar. (mat-ril/c)

Komentar Anda



Channel


To Top
.