Bisnis

IAS Vs KPK Puli


MAKASSAR, BKM — Setelah sempat menang pada gugatan praperadilan jilid I atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa bulan lalu, kali ini giliran KPK yang menang. Pada sidang gugatan praperadilan jilid II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak permohonan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) atas penetapan dirinya sebagai tersangka lagi oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengolahan air minum oleh PDAM Makassar.
Dengan ditolaknya gugatan Ilham ini, maka antara Ilham dan KPK hasilnya puli (bahasa Makassar yang artinya imbang atau seri).
Pada sidang kemarin, hakim tunggal yang memimpin sidang, Amat Khusairi menilai KPK memiliki alat bukti yang sah dalam menetapkan Ilham sebagai tersangka.
“Dengan ini kami menolak permohonan termohon karena KPK memiliki alat bukti yang sah,” kata Amat dalam putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/7).
Terkait kasus ini KPK kembali menetapkan IAS sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengolahan air minum oleh PDAM Makassar. Penyidik KPK menyatakan ada indikasi kerugian negara sebanyak Rp 38 miliar.
Akibat kerja sama pengolahan air minum antara PDAM Kota Makassar dan PT Traya Tirta. Hal ini berdasarkan alat bukti berupa Laporan Hasil Penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.
Penetapan tersangka dilakukan tak lama setelah IAS memenangkan praperadilan jilid I di PN Jakarta Selatan. Setelah melaksanakan sejumlah amar putusan, KPK yang mengembalikan sejumlah bukti dokumen yang pernah disita ke PDAM Makassar, kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Baru (Sprindik). Sprindik berisi penetapan kembali Ilham sebagai tersangka.
Terpisah, kuasa hukum IAS, Johnson Panjaitan, saat dikonfirmasi membantah klaim KPK soal adanya kerugian negara Rp 38 miliar dalam proyek PDAM Makassar. Alasannya, salah satu saksi dari BPK, Bagus Kurniawan, pada persidangan lalu telah menyatakan bahwa penghitungan kerugian negara dalam kasus ini belum rampung.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada hasil perhitungan jumlah kerugian negara dalam kerjasama pengolahan air minum antara PDAM Kota Makassar dan PT Traya Tirta.
“Hakim telah mengabaikan kesaksian dari pihak BPK di persidangan beberapa waktu lalu. Sehingga putusan ini kami nilai aneh,” ujar Johnson.
Meski demikian, Johnson belum tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya. “Nanti saya akan koordinasikan dulu dengan klien saya,” ujar Johnson.
Sementara IAS saat hendak dikonfirmasi, teleponnya tidak bisa dihubungi, telepon selulernya tidak aktif (mail box).
Sementara kuasa IAS lainnya, Alias Ismail yang juga coba dikonfirmasi enggan memberi komentar soal ditolaknya gugatan IAS di sidang Prapradilan.
“Maaf dek, saya masih sementara meeting bersama tim kuasa hukum,” kilah Alias. (mat/cha/b)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.