"Bayangkan pelantikan 1 Oktober 2024, saya udah bantu perjuangkan masyarakat dapat pompa dan mesin nelayan di bulan November 2024. Baru dilantik, udah ngurusin beasiswa," sambung Andi Yuliani Paris.
Menurut dia, partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang arti demokrasi yang sesungguhnya.
"Anak-anak muda harus menggunakan HP-nya secara benar untuk mendapatkan informasi tentang 'best practises' pemilihan gubernur dan walikota di negara-negara yang tidak mempraktekkan money politic," tegas Andi Yuliani Paris.
Lebih jauh, dia menyatakan pentingnya kepala desa mengikuti workshop pengelolaan keuangan tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman mendalam, kepala desa bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana desa.
"Kepala desa jadi obyek pemeriksaan BPKP, termasuk juga sekarang KPK. Makanya kami hadirkan BPKP di sini. Saya tidak mau dengar ada bapak/ibu jadi tersangka. Mungkin bapak ibu tidak mengambil uang itu, bisa saja karena mis-administrasi. Makanya workshop ini penting," jelasnya.
Sekadar diketahui, workshop yang diikuti ratusan peserta dibuka oleh Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf. Workshop dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan wilayah Sulsel.(ful)
