BULUKUMBA,BKM.FAJAR.CO.ID-- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK menegaskan, Bantuan Pangan Pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Apalagi dengan adanya kasus korupsi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2023 di wilayah Perum Bulog Bulukumba.
Menurutnya, kasus korupsi beras program SPHP tahun 2023 ini, harus menjadi pelajaran bagi semua komponen yang terlibat. Dengan begitu, kasus serupa tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang.
"Ini menjadi warning bagi semuanya. Itu pelajaran bagi kita semua untuk tidak mengulangi yang kedua kalinya. Kita sama-sama awasi. Kita imbau agar beras itu benar-benar sampai ke masyarakat," ujar Fahidin HDK sesaat setelah pelepasan Bantuan Pangan Pemerintah di Pelataran Gedung Pinisi Bulukumba, Rabu (16/7).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengajak semua pihak menyambut baik bantuan tersebut. Dia menyatakan, bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah yang penyalurannya harus diawasi bersama.
"Paling penting berasnya bagus, sehingga masyarakat bisa menikmati beras berkualitas sesuai peruntukannya diberikan kepada yang berhak. Kita pasti melakukan pengawasan secara ketat karena ini hak rakyat terhadap negara," kata Fahidin.
Lebih lanjut, legislator lima periode di DPRD Kabupaten Bulukumba ini, mengaku 40 wakil rakyat ada di sepuluh kecamatan, serta 136 desa dan kelurahan. Wakil rakyat ini, juga ikut memantau, melihat dan mendengar aspirasi masyarakat.
