MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID--Polemik dalam pelaksanaan Penerimaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi di Kota Makassar memicu reaksi keras dari sejumlah pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar pun segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mempertanyakan keabsahan proses seleksi.
Sorotan tajam datang dari Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan, Muhammad Taufiq Hidayat, yang menduga adanya manipulasi dalam pendataan peserta jalur afirmasi. Ia menuntut transparansi total dari pihak Dinas Pendidikan Makassar atas kuota 800 penerima manfaat jalur tersebut.
"Kami mendesak Dinas Pendidikan membuka secara utuh dan transparan seluruh data jalur afirmasi. Publik berhak tahu apakah penerimanya benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu," ungkapnya, saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (15/7).
Ia juga meminta Dinas Sosial Kota Makassar ikut bertanggung jawab atas validasi data masyarakat prasejahtera yang menjadi dasar penentuan peserta afirmasi. "Kalau datanya tidak akurat atau direkayasa, ini bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial," ujarnya.
Laskar Merah Putih secara tegas menolak segala bentuk praktik kolusi, nepotisme, dan intervensi yang dapat menciderai keadilan dalam dunia pendidikan. Mereka juga menyatakan kesiapan mengawal kasus ini, termasuk melalui jalur hukum atau aksi massa jika diperlukan. "Kami mendukung penuh keterlibatan Ombudsman RI, media independen, dan lembaga masyarakat sipil untuk turut menginvestigasi SPMB tahun ini," katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan komitmen penuh untuk memperjuangkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, pendidikan di sekolah negeri adalah hak dasar yang harus dijamin negara. "Saya pastikan, anak-anak dari keluarga tidak mampu wajib bisa masuk sekolah negeri, apapun caranya. Tak boleh ada satu pun yang terabaikan," bebernya.
Ia menilai, jika siswa miskin justru diarahkan ke sekolah swasta tanpa subsidi dari pemerintah, maka itu sama saja dengan mematikan masa depan pendidikan rakyat kecil. "Kalau dipaksakan sekolah swasta tanpa bantuan, itu artinya membunuh pendidikan bagi orang tidak mampu," ucapnya.
Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga membantah anggapan bahwa DPRD tidak hadir dalam menyikapi persoalan ini. Ia menyebut dirinya telah aktif memperjuangkan pendidikan gratis jauh sebelum masa pendaftaran dimulai. "Silakan cari di Google pemberitaan, saya sudah sejak lama menyuarakan agar anak-anak kurang mampu bisa diterima di sekolah negeri," tegasnya.
Sebagai bentuk langkah nyata, Komisi D DPRD Makassar dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemangku kepentingan lainnya. "Kami ingin memastikan tak ada satu pun anak yang gagal sekolah karena faktor ekonomi. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota untuk mencari solusi," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus berada di garda terdepan dalam menjamin akses pendidikan untuk warga miskin. "Jangan dibalik yang mampu biarlah mandiri, tapi yang tidak mampu jangan ditinggalkan," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya dan Komisi D akan terus berada di tengah masyarakat untuk memperjuangkan keadilan pendidikan. "Saya bukan tipe yang suka berjanji, tapi saya akan realisasikan, RDP akan segera digelar untuk merumuskan solusi konkret bagi pendidikan anak-anak kita," tutupnya. (Ita)
Demo di Dewan, Laskar Merah Putih Sulsel Desak Transparansi di SPMB
