MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, melaksanakan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun anggaran 2024/2025 di Jalan Kakatua III, Kelurahan Pabatang, Kecamatan Mamajang, Selasa (24/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota, mulai dari sampah, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Persoalan utama yang disuarakan warga adalah kondisi drainase yang buruk akibat sedimentasi. Hal ini menjadi penyebab utama banjir yang kerap melanda wilayah Mamajang saat musim hujan tiba.
“Normalisasi drainase harus menjadi prioritas. Kami akan desak Dinas PU agar segera mengangkat sedimen yang menumpuk di saluran air. Kita hanya punya waktu 3-4 bulan sebelum musim hujan datang,” tegas Andi Makmur.
Ia mengingatkan bahwa setelah kewenangan normalisasi tidak lagi berada di tangan kelurahan dan kecamatan, sinergi dengan dinas teknis menjadi sangat penting.
Andi Makmur juga menyoroti keluhan warga terkait iuran sampah. Warga mempertanyakan ketidakjelasan kebijakan “sampah gratis” yang sebelumnya dijanjikan.
“Setelah kami kaji, hanya sekitar 25% masyarakat Makassar yang memakai listrik 450–900 watt, golongan yang mendapatkan fasilitas bebas iuran. Artinya, sebagian besar warga tetap harus membayar. Ini perlu evaluasi ulang,” jelasnya.
Sorotan juga datang dari bidang pendidikan, khususnya mengenai program seragam sekolah gratis dari Pemerintah Kota Makassar. Banyak warga mempertanyakan teknis pelaksanaannya yang belum jelas.
“Program ini sudah masuk dalam tujuh program strategis Pemkot, tapi masih simpang siur di lapangan. Kita akan dorong agar regulasinya diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tambah legislator dari Fraksi PKB itu.
Masalah kesehatan juga mencuat, terutama mengenai sulitnya akses layanan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Warga mengeluhkan lamanya proses aktivasi KIS, serta prosedur migrasi dari BPJS Mandiri ke PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Kami mendorong agar Dinas Sosial mempercepat proses aktivasi KIS yang kini memakan waktu hingga 21 hari. Jika ada warga yang menunggak iuran karena sudah tidak bekerja, segera laporkan agar bisa dibantu migrasi ke KIS,” imbuhnya.
Andi Makmur juga mengingatkan agar masyarakat aktif mencatat dan menyampaikan usulan secara tertulis jika tidak sempat menyampaikan langsung dalam forum. Semua aspirasi dari lima daerah pemilihan (Dapil) di Makassar akan dibahas dalam rapat paripurna reses DPRD dan menjadi dasar penyusunan program strategis ke depan.
“Reses bukan hanya mendengar, tapi mencatat untuk kemudian diperjuangkan. Kami di DPRD akan memastikan semua persoalan mendasar itu tersentuh dalam program kerja pemerintah kota,” pungkasnya. (Ita)
Andi Makmur Burhanuddin Serap Aspirasi Warga Pabatang
