Menurut Rilman, konsultasi juga untuk
memastikan keselarasan visi dan misi kepala daerah dengan program pembangunan daerah.
Demikian pula sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program nasional dan isu-isu strategis daerah, ujarnya.
Sebelumnya ketua Pansus Randan Sampetiding dari fraksi Golkar katakan,
penyelarasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tana Toraja dengan berbagai regulasi dan arah kebijakan pembangunan nasional sejalan Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
Randan jelaskan beberapa indikator pembangunan wajib diselaraskan RPJMD seperti periodeisasi, strategi dan arah kebijakan, serta indikator makro pembangunan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, penurunan tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran, terangnya (agus).
