Randan jelaskan beberapa indikator pembangunan wajib diselaraskan, seperti periodeisasi, strategi dan arah kebijakan, serta indikator makro pembangunan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, penurunan tingkat kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran.
Ditambahkan ketua Pansus LHP BPK Stepanus Maluangan, LHP BPK RI Tahun 2024 lalu Tana Toraja mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Stepanus, pansus dibentuk setelah BPK Menyerahkan LHP tahun 2024 untuk memastikan pengelolaan keuangan di Pemda Tana Toraja berjalan baik dan benar. LHP BPK untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Stepanus katakan LHP BPK memastikan pengelolaan keuangan daerah dialokasikan pada APBD 2024 telah dilaksanankan dengan optimal (agus).
