Lebih lanjut, politisi berlatar pengusaha ini, menjelaskan bahwa saat rapat pleno, dia menyodorkan empat nama ke peserta pleno untuk disepakati satu nama sebagai usungan Golkar Bulukumba. Keempatnya yaitu Ilham Arief Sirajuddin, Taufan Pawe, Munafri Arifuddin dan Adnan Purichta Ichsan.
"Saya sampaikan ke peserta pleno, kalau empat figur ini adalah kader terbaik partai Golkar Sulsel. Tapi peserta pleno ingin Pak Appi (Munafri Arifuddin) sebagai usungan Golkar Bulukumba," jelas Nirwan.
Menurut Nirwan, rekomendasi usungan di Musda tak harus diputuskan melalui rapat pleno. Tetapi karena identitas partai Golkar yang selalu mengedepankan demokratisasi dan musyawarah mufakat, makanya dia berinisiatif menggelar rapat pleno.
"Apakah rekomendasi ke Pak Appi cacat prosedural atau tidak, jika tidak melakukan rapat pleno.? Rekomendasi itu mandataris. Bisa terbit meski tanpa pleno. Tapi kami membuka ruang ke pengurus untuk musyawarah," imbuhnya.
Sementara itu, sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel Andi Marzuki Wadeng menyatakan bahwa di Golkar itu tidak ada istilah pengurus inti, yang ada adalah pengurus harian dan pengurus pleno. Dari undangan rapat pleno, maka yang diundang adalah pengurus harian dan pengurus pleno.
"Kalau sah tidaknya, tergantung quorum atau tidak. Meski sekretaris tidak datang, tapi kalau ada wakil sekretaris dan pengurus lain yang hadir. Yah namanya rapat pleno. Apalagi kalau sudah ditunda (skorsing). Itu sesuai yang tertera di AD/ART," ujar Andi Marzuki Wadeng saat dikonfirmasi Reporter Berita Kota Makassar.
Dia lebih jauh mengaku belum melihat laporan rapat pleno DPD II Partai Golkar Bulukumba yang dianggap berpolemik. Sejauh ini, Andi Marzuki hanya mengetahuinya dengan membaca berita di media.
"Yang begitu-begitu tidak boleh diintervensi karena mereka punya kegiatan sendiri. Kalau soal prosedur baru kita bisa turun tangan. Apa sah atau tidak, karena ini belum ada laporannya," terangnya.(ful)
