BULUKUMBA,BKM.FAJAR.CO.ID-- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum.
Nota kesepahaman ditandatangani Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi Bulukumba, Rabu (30/4).
Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba Syahruni Haris dan Sekretaris Daerah Bulukumba Muh Ali Saleng. Penandatanganan ini, juga dihadiri Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Bulukumba Hj Astati Tajuddin, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kanwil Kemenkum Sulsel melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menyerahkan 5 Hak Kekayaan Intelektual Komunal kepada Pemkab Bulukumba, yaitu Tari Pa'bitte Passapu, Kalomba, Tari Salonreng Ara, Tari Pakarena Ara dan Mappatumbu.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pemkab Bulukumba atas dilaksanakannya penandatanganan kerja sama tersebut. Di menyebut, penandatanganan ini dalam rangka memajukan produk hukum daerah yang berkualitas di Kabupaten Bulukumba.
"Dari beberapa tugas kami, tujuannya untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas. Selanjutnya melakukan pembinaan hukum, reformasi hukum, hingga memberikan perlindungan kekayaaan intelektual," ujar Andi Basmal.
Dia menyatakan, Kemenkum saat ini mulai bertransformasi secara digital. Meski sepenuhnya belum terlaksana, namun pihaknya menarget tahun depan seluruh layananan di Kemenkum diakses melalui digitalisasi.
Lebih lanjut, Andi Asmal berbicara produk hukum Pemkab Bulukumba yang telah diharmonisasi. Kata dia, selama tahun 2025 hingga per April, sudah ada enam produk hukum Pemkab Bulukumba yang telah diharmonisasi.
