Hamrina menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program ketahanan pangan di setiap desa di Bulukumba. Kata dia, program ketahanan pangan harus dikolaborasikan dengan baik.
"Ada beberapa pos anggaran untuk program ketahanan pangan. Seperti land clearing, anggarannya ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba," jelasnya.
"Kami di PMD juga akan terus berupaya memonitoring program di setiap desa. Nanti akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya terkait teknis program ini," tambah Hamrina.
Sementara itu, sekretaris DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bulukumba, Arsul Sani mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut. Dia menyatakan bahwa rakor ini penting karena membahas teknis pelaksanaan program ketahanan pangan dan penanganan stunting yang memang menjadi program prioritas.
"Ketahanan pangan dan stunting memang menjadi program prioritas pemerintah pusat sampai daerah. Dengan rakor ini, kita bisa tahu skemanya seperti apa," ujar Arsul Sani di sela-sela rakor.
Kepala Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe ini, berpendapat bahwa pemerintah desa di Bulukumba menyambut baik program ketahanan pangan. Bahkan, kata Arsul, pemerintah desa sudah melaksanakan program ini dari tahun sebelumnya.
"Anggaran ketahanan pangan di desa minimal 20 persen. Ini sudah termasuk infrastruktur pertanian, peternakan maupun perikanan," jelas kepala desa tiga periode tersebut.
Rakor juga dihadiri Kepala Dinas PUTR Bulukumba Andi Zulkifli Indrajaya, Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, serta para lurah.
Diketahui, Bupati Andi Utta di periode pertama massif membagikan bibit unggul, baik melalui anggaran APBD maupun anggarannya bersumber dari perusahaan miliknya.(ful)
