Ia juga menegaskan bahwa Pinrang merupakan daerah dengan alokasi hibah terbesar di Sulawesi Selatan. “Di Sulawesi Selatan ada tujuh kabupaten/kota yang menerima hibah dari BNPB dan Kemenkeu, dan Pinrang mendapatkan paling banyak, yakni sebesar Rp 25 miliar,” terangnya.
Terkait isu keterlambatan pengerjaan proyek, Dr. Rhommy membantah jika itu dianggap sebagai keterlambatan. Ia menegaskan bahwa semua proses harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Ini bukan keterlambatan. Proyek ini harus melalui prosedur yang sesuai SOP, Juklak dan Juknis karena ini uang negara yang mana kami saat ini sudah didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang. Harus dikerjakan secara profesional melalui proses tahapan dan mekanisme yang benar, bukan asal-asalan. Masyarakat harus bersabar dan jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dengan pembangunan jembatan ini, pemerintah berharap akses dan aktivitas masyarakat kembali normal dan lebih aman, serta menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penanggulangan dampak bencana secara menyeluruh.(Alman)
