Tasming menjelaskan bahwa pengurangan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat. “Saat ini, Rp 22 miliar kita butuhkan untuk memastikan masyarakat tidak mengeluhkan kondisi jalan, belum lagi mendukung program Asta Cita Presiden,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Ia juga menyoroti berbagai aspek yang terpengaruh dalam proses efisiensi anggaran, termasuk dana hibah, percetakan, perjalanan dinas, dan anggaran lainnya. Meski demikian, Tasming menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak berarti menutup pintu kritik.
“Saya bukan anti kritik, namun pemerintah butuh kerjasama dengan insan media untuk menjembatani penyebarluasan informasi terkait pembangunan,” ungkapnya dengan nada jujur, menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, terkait kerjasama dengan media, Tasming Hamid menyatakan akan memfokuskan pengelolaan anggaran media melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Patut teman media pahami, di sini pun tetap mengacu pada azas keadilan, profesionalisme dan mekanismenya diserahkan kepada OPD terkait, yakni Diskominfo,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Parepare dua periode tersebut.
Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa mengorbankan kebutuhan esensial. Dengan pendekatan yang mengutamakan asas keadilan, Tasming Hamid optimis Parepare dapat terus maju meski di tengah keterbatasan anggaran.(mup).
