PINRANG, BKM.FAJAR.CO.ID --- Indonesia swasembada beras Tahun 2025 adalah cita-cita besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ditengah krisis beras yang mengancam dunia saat ini. Oleh karenanya, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh elemen masyarakat khususnya institusi pemerintah berpartisipasi mensukseskan program tersebut.
Salah satu faktor utama dari suksesnya swasembada beras ini adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian dari masyarakat kita. Namun, tidak jarang terjadi produktivitas itu terganggu oleh berbagai hal, salah satunya adalah banjir yang melanda areal persawahan warga akibat luapan dari sungai di sekitar areal persawahan itu, akibat adanya pendangkalan dari dasar sungai tersebut. Sehingga perlu dilakukan langkah preventif secepatnya oleh pihak-pihak terkait.
Salah satunya adalah Sungai Tallang yang berada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang mengalami pendangkalan di dasar sungai dan perlu segera dilakukan normalisasi. Kalau tidak, 4 desa sekitar sungai tersebut bisa terdampak banjir. Apalagi, Kabupaten Pinrang termasuk daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Fraksi Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi II, Karno HW, SH meninjau lansung kondisi Sungai Tallang, Senin (17/3)
Anggota DPRD Pinrang dari dapil Kecamatan Lanrisang-Mattiro Sompe tersebut didampingi Kabid Irigasi Pedesaan PSDA Pinrang, Ir. Muh.Husni, ST.,MT dan PPK Kecamatan Lanrisang, A. Mappangerang.
Menurut A. Mappengerang, 1 hari saja hujan deras turun, sudah dipastikan akan berdampak terjadinya banjir di sekitar sungai Tallang. Dan banjir itu bisa berdampak terhadap areal persawahan pada 4 desa di Kecamatan Lanrisang, sehingga Sungai tersebut perlu segera dilakukan normalisasi atau pengerukan.
Adanya pendangkalan di saluran Tallang juga dibenarkan oleh Anggota DPRD Pinrang, Karno HW. Menurutnya, Saluran Tallang ini memang sudah sangat mendesak untuk dilakukan normalisasi karena memang sudah lama tidak disentuh oleh pemerintah.
