Selain mendesak DPRD Tana Toraja bentuk pansus tindaklanjuti kebijakan pemerintah sebelumnya, juga dewan mendorong proses hukum mengevaluasi kebijakan tersebut, dan dewan hendaknya tingkatkan fungsi pengawasan kebijakan Pemda, ujar Albert Punaga.
Lanjut Albert, demikian pula mendesak Ombusmen RI, Mendagri, dan komisi aparatur sipil negara turun tangan tindak lanjuti mutasi bupati sebelumnya.
Selanjutnya Pemda Tana Toraja mengevaluasi kebijakan mutasi demi menjaga netralitas dan profesionalisme ASN, serta seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan aktivis turut mengawal kasus ini demi menjaga integritas birokrasi serta mencegah praktik penyelahgunaan wewenang, tutup Albert (agus).
