Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto mencapai 5,32 persen, yang mencerminkan pertumbuhan sektor ekonomi daerah.
Sementara itu, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam memastikan implementasi program prioritas berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kepala BPKAD Jeneponto, H. Armawih A. Paki, S.IP., MM., menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor kunci dalam mendukung akselerasi pembangunan. Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjadi dasar bagi keberhasilan perencanaan RKPD 2026.
Akademisi Dr. H. Saripuddin D., S.E., MM. menambahkan perspektif ilmiah terkait strategi peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi infrastruktur kewilayahan sebagai pendukung utama kesejahteraan masyarakat.
Forum ini juga menjadi ruang diskusi yang konstruktif mengenai berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, hingga strategi pengentasan kemiskinan. Seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen RKPD 2026 sebelum ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan daerah.
Dengan terlaksananya forum konsultasi ini, diharapkan RKPD 2026 Kabupaten Jeneponto dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(rls)
