Belum lagi, lanjut mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), anggota dewan yang ingin hadir hingga tim sukses yang diestimasi bisa mencapai 50 orang. Sehingga diperkirakan minimal ada 25 ribu orang yang akan hadir di Jakarta.
“Jika semua orang itu berangkat menggunakan biaya negara, apabila dikalkulasikan sudah berkisar Rp875 miliar atau mendekati Rp1 triliun, tapi tidak ada kinerjanya untuk rakyat, apa ini yang di katakan penghematan,” kata Bastian Lubis.
Sebagai praktisi keuangan negara yang setiap tahunnya melakukan analisa terhadap kebijakan fiskal, Bastian Lubis menilai baru kali ini, di APBN tahun anggaran 2025, terjadi guncangan kebijakan dengan pemotongan anggaran yang lebih hebat dibandingkan pada saat wabah covid-19 lalu. Dimana pada saat itu, pemerintah melakukan refokusing anggaran untuk belanja vaksin yang cukup signifikan.
Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha ini mengatakan pemotongan anggaran saat ini dinilai sangat tidak jelas arahnya kemana. Jumlah kabinet Prabowo ada 108 orang mulai dari menko,menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Belum termasuk staf khususnya. Semua ini dibiayai dari APBN. Jadi bukan penghematan anggaran, melainkan pergeseran anggaran dari pengembangan jabatan-jabatan yang baru sehingga anggaran semua lini di potong.
“Bagaimana ceritanya mau ada pertumbuhan ekonomi karena di daerah-daerah yang masih disubsidi oleh APBN dan APBD tidak menutup kemungkinan di akurasi,” bebernya.
Bastian pun menyarankan solusi dari jangka pendek kalau mau efektif dan efisien anggaran, agar bisa jadi contoh yang baik adalah pelantikan kepala daerah menggunakan zoom saja di kantor DPRD masing-Masing dan disaksikan semua anggota dewan, muspida serta masyarakat. (rhm)
