Menurut Muhammad Yusuf, target Dinas Perhubungan untuk perparkiran sebesar 1 milliar 250 juta per tahun. Target ini mulai tahun 2018 sampai sekarang.
“berbicara soal perparkiran, tentu Kabupaten Pinrang jauh lebih besar. Secara kasat mata saja bisa kita lihat, kalau kita lewat di Pinrang, kota Pinrang lebih besar dan lebih ramai, tentu ini salah satu ukuran potensi perparkiran. Apalagi saya liat di Pinrang sering diadakan even-even, itu juga bisa dimanfaatkan”, ungkap Muhammad Yusuf.
Lanjut Muhammad Yusuf, “parkir yang kami kelola rata-rata parkir jalan umum, pasar, rumah makan, termasuk swalayan, alfamidi dan sejenisnya. sedangkan untuk hotel, yang punya area parkir, kami terapkan parkir bulanan, jadi hotel yang bayar. Untuk parkir di rumah sakit bukan kami yang kelola.
Untuk pasar, sambung Muhammad Yusuf, “semua pasar di delapan kecamatan di Kabupaten Majele semua kami kelola dan kami target per titik. Kami pernah coba menggunakan karcis untuk parkir, ternyata ini tidak efektif, sehingga kami kembali ke sistem target”, ungkap Muhammad Yusuf.
Menurut Abdul Halim, salah satu Anggota Komisi III dari fraksi PKB, pengelolaan parkir di pasar-pasar termasuk pasar kecamatan ini cukup menarik dan ini belum dilakukan di Pinrang.
Hal senada disampaikan Hasnur Asikin, menurutnya jika pengelolaan parkir bisa diterapkan di pasar-pasar di Pinrang dengan baik, dia optimis, pemasukan untuk PAD Kabupaten Pinrang dari parkir ini bisa sampai 2,5 milliar bahkan bisa lebih.
Sedangkan menurut Muhammad Amir, Anggota Komisi III dari Fraksi FAP, pengelolaan parkir di pasar-pasar ini memang sangat berpotensi mendongkrak PAD Kabupaten Pinrang dan kita akan diskusikan kembali termasuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Perhubungan Pinrang, termasuk regulasinya. (Alman)
