Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulukumba, A Maulana mengaku ada beberapa sekolah memang yang tidak tuntas yang sumber anggarannya dari DAK. Sebab kata dia, anggarannya yang disetujui dari pusat tidak mencukupi, namun sudah bisa dimanfaatkan.
"Adapun pekerjaan yang tidak dapat tercover karena anggaran yang disetujui dari pusat memang tidak mencukupi, seperti rehabilitasi ruang kepala sekolah yang anggarannya hanya sebesar Rp50 juta dengan ukuran bangunan kurang lebih 6x7," ungkap Maulana.
Sehingga, menurut Maulana, pekerjaan plafon dan tegel tidak bisa dicoper. Namun demikian bangunan yang direhab sudah bisa digunakan dan dapat dituntaskan melalui dana mandatory.
"Dan kami tetap pertimbangkan pekerjaan yang paling utama dan layak diganti sesuai ketersediaan dana," jelasnya.
Maulana menyatakan, rehabilitasi toilet dibangun baru karena toilet tersebut bangunannya bersambung dengan ruang guru dan kepala sekolah, sehingga tidak terplafon.
"Di sana anggarannya bukan untuk pembangunan toilet, tetapi rehabilitasi toilet. Namun melihat kondisi lapangan toiletnya tidak lagi bisa direnop, sehingga dibangunkan baru," kata Maulana.
Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Bulukumba Syamsir Paro menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan dengan meninjau sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan fisik baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) selama beberapa hari ini.
Pengawasan itu, kata dia, untuk memastikan pekerjaan fisik di sekolah-sekolah benar-benar terlaksana sesuai kontrak secara tuntas dan berkualitas. Olehnya, Komisi IV DPRD Bulukumba telah memberikan beberapa catatan perbaikan di sejumlah pekerjaan fisik.
"Kita beberapa hari turun di sejumlah pekerjaan fisik yang bermitra dengan Komisi IV DPRD Bulukumba. Hal itu untuk memastikan pekerjaan tersebut tuntas dan berkualitas," ujar Syamsir Paro.(*)
