"Itulah sesungguhnya esensi demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan di luar dari konsep itu. Pemimpin yang terpilih dari proses demokrasi yang benar bukanlah pesanan atau pengkondisian dari pihak tertentu, melainkan benar-benar dipilih oleh rakyat," beber Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) itu.
Karena itu, dirinya mengapresiasi ketegasan Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang hendak menegakkan aturan demi menjaga kualitas demokrasi di daerah ini.
"Jika semua pejabat bisa setegas beliau, saya kira demokrasi akan lebih baik. Implementasi aturan seperti ini tentu akan jadi pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat," ungkap Asri.
Dirinya mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian yang terpisah dari status Danny sebagai salah satu kandidat di Pilgub Sulsel baru-baru ini.
"Saya kira harus dilihat sebagai hal yang terpisah. Kita harus fair soal ini dan beliau (Danny) juga saya lihat begitu. Kebijakan ini murni dalam jabatannya sebagai Wali Kota Makassar yang ingin menegakkan aturan yang ada," ungkap Asri yang juga Juru Bicara Danny-Azhar (DIA).
Bahkan ketegasan Danny soal netralitas ini, sambung Asri, seharusnya juga diikuti oleh pejabat-pejabat lain yang memegang tampuk pemerintahan di level manapun.
"Sepanjang persoalan netralitas tidak diindahkan atau malah dianggap lazim dan biasa saja, saya pesimistis dengan kualitas demokrasi kita. Padahal Pemilu atau Pilkada itu adalah momentum strategis merubah nasib rakyat. Tapi kalau banyak pihak yang tidak netral, apa yang bisa kita harapkan?" pungkasnya. (*)
