"Pemerintah harus membayar kembali semua dampak dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan dan investasi yang sudah terjadi. Bentuknya adalah penganggaran memadai yang secara konsisten dilakukan sehingga hasilnya bisa lebih terasa," jelas Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel itu.
Diketahui, FGD yang dipimpin oleh Dewan Penasehat MW KAHMI Sulsel Bachrianto Bachtiar sebagai fasilitator, diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari sejumlah instansi dan lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.
Diantaranya dari HITI Sulselbar, P3E Sulawesi Maluku, Mapala UIM, Balai Besar KSDA Sulsel, Balai PPI Wilayah Sulawesi, Forum DAS Sulsel, BPPI Wilayah Sulawesi, ICRAF, SCF, Commit Foundation, Walhi Sulsel, Pusat Studi Kebencanaan Unhas dan LPLHIPI.
Ada pula perwakilan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan kalangan pers, diantaranya KAHMI Sulsel, KKLR Sulsel, PWNU Sulsel, IPMALUTIM, AMSI Sulsel, MKTI, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Harian Fajar, Klik Hijau, Pelakita, dan lainnya.
Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Asri Tadda menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang hadir di acara FGD tersebut. Ia berharap, komitmen dan kepedulian terhadap bencana dan masalah lingkungan hidup dapat terus terpelihara.
"Kami sangat mengapresiasi semua peserta yang hadir. Kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara FGD ini berlangsung dengan lancar seperti diharapkan," kata Asri.
"Insya Allah setelah ini KAHMI Sulsel akan melakukan tindak lanjut untuk mempertahankan komitmen bersama yang sudah terbangun. Minimal dalam waktu singkat, akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas isu dan rencana aksi yang lebih spesifik," tambah Asri. (*)
