Lebih lanjut, Deputi Gubernur Destry juga menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, mendukung langkah sinergi TPID wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan.
Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan. Ferry juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulampua. TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.
Selama tahun 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan. Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui 2 (dua) langkah strategis yaitu penguatan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antar daerah. (rhm)
