MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID — Menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Tahun 2024.
Hal ini diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi antara lain peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah. Program unggulan ini diusung dalam GNPIP wilayah Sulampua yang mengangkat tema ”Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan” di Gorontalo (26/9).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam kesempatan tersebut menyampaikan inflasi di Sulampua masih tetap terjaga. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.
Sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua.
Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua. Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga. Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi.
