BULUKUMBA,BKM.FAJAR.CO.ID-- Ketua Yayasan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman menilai calon Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba dengan komposisi ideal. Perpaduan politisi muda dan politisi senior di tubuh pimpinan akan berdampak positif.
Menurut Herman, komposisi Pimpinan DPRD Bulukumba antara Umy Asyiatun Khadijah (Ketua), Fahidin HDK (Wakil Ketua) dan Syahruni Haris (Wakil Ketua), mencerminkan keseimbangan kekuatan politik di daerah tersebut.
"Umy, sebagai legislator muda, membawa semangat dan energi baru, mungkin merepresentasikan harapan generasi muda yang ingin terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik," ujar Herman kepada Berita Kota Makassar, Kamis (19/9).
Ia mengatakan, duet Umy dengan Fahidin HDK dan Syahruni Haris yang lebih berpengalaman, dapat diartikan sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan generasi di DPRD Bulukumba, di mana keputusan-keputusan penting harus melewati saringan pengalaman panjang dari para politisi senior.
Di sisi lain, kata Herman, kombinasi ini juga bisa dilihat sebagai strategi politik yang memastikan stabilitas kepemimpinan di Bulukumba. Ia menilai figur senior seperti Fahidin dan Syahruni Haris, bisa menjaga agar kebijakan yang pernah ada dapat dijembatani dengan kebijakan DPRD yang baru terpilih.
"Sembari membuka ruang bagi ide-ide baru tentu dari ketua DPRD baru. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengakomodasi beragam kepentingan politik di Bulukumba, dan bagaimana keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas tetap dipertahankan di level pimpinan DPRD," jelas Herman.
Ia berharap DPRD Bulukumba dapat lebih fokus pada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih yang sampai hari ini PDAM masih terus menuai kritik.
"Keberadaan anggota muda seperti Umy bisa membawa perspektif yang lebih dekat dengan kebutuhan kaum muda dan kelompok-kelompok rentan," ujar Herman.
Herman lebih jauh mengemukakan, DPRD Bulukumba harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
