Siswo menjelaskan bahwa Patria Artha merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki lisensi untuk memberikan sertifikasi kompetensi keuangan negara.
Sebagai informasi, Siswo Sujanto merupakan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah UPA sejak 2009 hingga saat ini.
Gagas lahirnya lembaga sertifikasi kompetensi pengelola keuangan negara
Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, menekankan pentingnya edukasi dalam pengelolaan keuangan negara melalui berbagai program sertifikasi kompetensi.
Menurutnya, Universitas Patria Artha telah berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menyelenggarakan kelas sertifikasi kompetensi keuangan negara sejak tahun 2006, yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Standar Nasional (BSN).
“Di kelas sertifikasi kompetensi, peserta umumnya sudah memiliki pengalaman kerja sebagai bendahara atau pengelola barang, sehingga mereka memahami filosofi dari pekerjaan yang mereka lakukan,” ujar Bastian.
Program ini kata dia, membantu peserta mengantisipasi masalah dalam pengelolaan keuangan, baik untuk kepentingan pemerintah maupun pribadi.
Bastian menjelaskan bahwa program ini lebih dari sekadar pelatihan teknis, karena banyak pelatihan lain hanya mengajarkan peserta untuk menginput data tanpa memberikan pemahaman yang lebih mendalam.
“Kalau ada masalah atau persoalan, mereka tidak bisa menyelesaikan. Di sinilah peran Patria Artha dalam sertifikasi kompetensi untuk pencegahan yang lebih kuratif,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kesalahan administratif dan pidana dalam tata kelola keuangan.
“Kesalahan administratif dapat diselesaikan melalui Majelis Tuntutan Ganti Rugi, sementara kasus pidana akan ditangani oleh pengadilan negeri,” jelas Bastian. Ia menyatakan bahwa penyelamatan keuangan negara menjadi prioritas utama.
Bastian yang kini menjabat Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kaltara itu mengatakan, Universitas Patria Artha telah melakukan lebih dari 500 pendampingan dan memberikan kesaksian ahli terkait keuangan negara dan daerah.
“Kami memberikan peringatan kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan, terutama di bidang keuangan, karena keuangan adalah urat nadi pembangunan, baik di tingkat daerah maupun negara,” tutupnya. (rhm)
