“Seharusnya kan kami dilibatkan jika ada perubahan lokasi, jadwal, dan lainnya. Karena saya sudah memenuhi kewajiban sebagai calon. Untuk pendaftaran kami sudah bayar Rp300 juta,” jelas Kilat.
Dia menilai pelaksanaan Musda HIPMI kali ini adalah yang paling jorok.
Sementara itu, Master Campaign AMK, Harmansyah mengatakan dengan dipindahkannya lokasi pemilihan, pemilihan yang dilakukan voters di sana meragukan.
“Di sana (Manunggal Mini) melaksanakan pemilihan, kita tidak tahu apakah itu voters atau tidak. Sekarang siapa bisa menjangkau bahwa yang mereka dilakukan itu voter semua,” jelas Harmansyah.
Menurutnya, salah satu aturan dalam Musda, calon ketua umum harus ditampilkan kesiapannya menjadi calon ketua.
“Ini tidak pernah menyatakan sikap tiba-tiba ada pemilihan. Kan gila. Kami tidak mengakui yang ada di sana. Kami meminta BPP mengambil alih dan membekukan BPD HIPMI Sulsel,” tegas Harmansyah.
Dia mengaku pihaknya sudah melayangkan somasi karena patut diduga pelaksanaan Musda ini menyimpang dan perbuatan melawan hukum.
“Pihak kami dirugikan.Kami sudsh melaksanakan mekanisme kandidat fee. Pengambilan formulir Rp50 juta. Pengembalian formulir Rp250 juta sehingga fakta integritas di tandatangani dan dinyatakan legal. Jadi sudah diatur hak dan kewajiban,” tambah Harmansyah.
Selain itu, pihaknya mengusulkan pembentukan tim verifikasi keuangan karena ada pembayaran kandidat dalam proses pendaftaran.
“Jadi kita juga berhak mengaudit mereka,” tandas Harmansyah. (rhm)
