Dalam kesempatan tersebut, para kepala desa diminta untuk memberikan data permasalahan hukum yang terjadi di wilayah masing-masing sejak Januari 2023 hingga saat ini. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.
Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Tomoni Timur adalah gangguan ketentraman dan ketertiban. "Ke depan, stakeholder yang akan dihadirkan oleh Bagian Hukum adalah Satpol PP dan Kepolisian," terang Kepala Seksi Trantib, Isdamayanti Basri.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah penyuluhan hukum yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Tomoni Timur. (Humas)
