Mantan bendahara umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) itu merencanakan pembangunan penangkaran bibit di Sinjai.
"Itu salah satu solusi yang kita tawarkan. Sebab pertanian di Sinjai juga butuh perbaikan infrastruktur," imbuh Muzayyin.
Bagi dia, pemerintah daerah tidak boleh abai pada hal-hal yang beririsisan dengan hajat hidup orang banyak, rakyat di akar rumput. Kalau perlu, seorang kepala daerah mesti melakukan intervensi dengan kewenangan yang dimiliki demi kemaslahatan masyarakat.
Apalagi, imbuh Muzayyin, sektor pertanian di Sinjai sangat mungkin untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus bagian dari kampanye ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, A Ikhsan Hamid menegaskan, dia dan Muzayyin sudah sepakat untuk kelak jika terpilih, akan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Bupati dan wakil bupati Sinjai yang baru harus membawa perubahan. Dengan tidak membuat sekat. Seorang eksekutif tak semestinya bersikap eksklusif terhadap masyarakatnya.(dink)
