"Saya yakin kejadian ini hanya miskomunikasi informasi. Ini langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih baik ke depan," jelas Fahidin, yang juga merupakan ketua DPC PKB Bulukumba.
Sebelumnya pelantikan anggota dewan ini mengundang kekecewaan dari wartawan. Mereka dilarang masuk ke ruang rapat paripurna sebagai lokasi pelantikan anggota dewan.
Di momen sakral ini, para wartawan hanya diberi waktu dua menit untuk mengambil gambar, kemudian diarahkan kembali untuk keluar dari lokasi pelantikan.
Salah satu wartawan, Baso Marewa mengutarakan kekecewaannya, terutama kepada Humas DPRD Bulukumba. Ia mengatakan tertutupnya prosesi pelantikan ini, mencederai nilai-nilai demokrasi.
Seharusnya, kata Baso Marewa, sebagai wakil rakyat, DPRD menunjukkan keterbukaan dalam setiap prosesnya, bukan justru menutup akses informasi bagi media dan publik.
"Tidak dibolehkannya jurnalis ini menimbulkan tanda tanya mengenai komitmen DPRD Bulukumba terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, terutama mengingat pentingnya transparansi dalam praktik demokrasi," jelas salah satu jurnalis Harian Radar Selatan tersebut.
Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Bulukumba, Sudirman menyayangkan pelarangan liputan di gedung wakil rakyat tersebut. Insiden ini katanya tak seharusnya terjadi, apalagi terjadi di lembaga DPRD.
Menurutnya, wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan pelarangan ini tidak hanya merugikan wartawan, tetapi juga masyarakat yang berhak mendapatkan informasi terhadap wakil rakyat yang telah dipilihnya di Pileg 2024 lalu.
"DPRD ini bermitra dengan wartawan. Sebagai wakil rakyat yang mengawal aspirasi rakyat, idealnya kegiatan pelantikan anggota DPRD Bulukumba massif sampai ke masyarakat," jelas Sudirman.(humas)
