Sementara itu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Sinjai, Achmad Karim, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan bahwa Pj Bupati Sinjai mempertanyakan alasan ketidakhadiran para kepala OPD, pada acara Konsultasi Publik KLHS.
Ia pun mengaku di minta untuk mengecek para kepala OPD dan Camat yang tidak sempat hadir dalam acara tersebut sekaligus asalan ketidak hadirannya. "Iya dinda Saya di minta untuk mengecek melalui absen dan di catat untuk di laporkan ke pimpinan, " ucap Achmad Karim.
Perlu diketahui dalam pelaksanaan KLHS terdapat beberapa tahapan, diantaranya tahap persiapan berupa identifikasi stakeholder, identifikasi data indikator SDGs, pengumpulan data kondisi daerah, data capaian SDGs, analisis capaian SDGs, konsultasi publik 1, analisis daya dukung, daya tampung Lingkungan, skenario pencapaian SDGs dan rekomendasi, kemudian dilanjutkan konsultasi publik 2 berupa penjaminan mutu oleh bupati, validasi oleh gubernur, serta integrasi rekomendasi kajian terhadap RPJMD.
Hadir dalam konsultasi ini, Pokja KLHS, Pihak Akademisi, dan Tim Ahli Penyusun dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Informasi Spasial (Puslitbang WITARIS) Unhas Makassar, serta beberapa pihak terkait.(dink)
