Ia juga menegaskan bahwa, pemimpin yang baik itu jauh dari perilaku tindak pidana Korupsi dan bebas KKN.
“Lebih spesifiknya bagaimana pemimpin mendatang baik di Pilgub maupun Kabupaten dan Kota berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang menganut asas (1) Kepastian Hukum, (2) Tertib Penyelenggaraan Negara, (3) Kepentingan Umum, (4) Keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, Dan (7) Akuntabilitas. Terkait pemerintahan bersih tidak cukup hanya lisan tapi harus tertulis dalam program Visi – Misinya di dalam lembaran yang akan disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalau hanya lisan kan itu hanya bualan,” tegas Djusman AR.
“Kesimpulannya, itu bisa menjadi bahan penilaian (Tracking) terhadap figur-figur yang akan maju dan paling gampang menilainya yang pernah menjabat, apakah saat mengembang amanah, dia baik atau buruk? Bagaimana perilaku dan penerapan asasnya saat menjabat? baik yang pernah menjabat Bupati – Wakil Bupati, Walikota – Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPR/DPRD,” tuturnya.
Bang Djus sapaan akrab Djusman AR juga menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Daerah untuk tidak bergantung kepada cukong-cukong Politik.
“Untuk mewaspadai keterikatan atau ketergantungan kepada cukong-cukong politik. Meningat jika terpilih akan muncul tagihan atau tekanan, baik proyek dan lainnya. Faktor itulah membuat beberapa Fiqur Kepala Daerah terjerat korupsi, contohnya banyak di Sulsel maupun diluar Sulsel,” tutup Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, itu.(rls)
