MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID -- Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis menyoroti penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah daerah yang sarat dengan kepentingan politik.
Lelaki yang juga Rektor Universitas Patria Artha itu mengatakan kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati/wali kota seharusnya menunjuk pelaksana tugas (Plt) OPD dari pejabat eselon II. Bukan dari pejabat eselon III.
“Kecuali jika yang bersangkutan punya spesifikasi atau keahlian khusus, baru boleh mengambil Plt kepala OPD dari eselon III,” ungkap Bastian Lubis saat di Kampus Patria Artha, Jalan Tun Abdul Razak, Samata, Gowa, Rabu (29/5).
Dia menegaskan, Plt yang ditunjuk oleh gubernur maupun bupati/wali kota harus sesuai dengan kepangkatan yang dipersyaratkan karena yang bersangkutan otomatis dalam posisi ex officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Banyak sekarang penempatan pejabatnya lebih pada persoalan politis. Lebih-lebih yang pemilihan pejabatnya tidak berproses. Celakanya lagi jenjang karir belum dilewati.
Dari bawah langsung ke atas. Belum pernah menjadi pejabat eselon IV atau eselon III, eh tiba-tiba ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala OPD,” ungkap Bastian.
