Perihal kedua yang dikemukakan Ketua PELRA tentang kondisi jalanan di sekitar kompleks pelabuhan rakyat lontangnge yang kondisinya sudah rusak parah dan sampai saat ini belum pernah dilakukan perbaikan.
Hal yang ketiga, H. Anda memperjuangkan kejelasan status dan payung hukum dari para buruh pelabuhan Rakyat Lontangnge.
" Kami juga mengharap agar buruh dipelabuhan rakyat lontangnge segera mendapat payung hukum melalui pembuatan kartu anggota, Asuransi ketenagakerjaan dan pakaian buruh sebagaimana buruh yang ada dipelabuhan nusantara Parepare, mohon kiranya Polsek KPN membantu kami mencari jalan keluar dari tiga permasalahan ini ". Harapnya.
Terhadap ketiga permintaan dari Ketua PELRA, H. Anda, Kapolsek KPN Syukri Abdullah yang ditemui usai Jumat Curhat mengatakan akan mengupayakan solusi sesuai dengan Tupoksi kami Kepolisian.
" Pada dasarnya status operasional dari Pelabuhan Rakyat Lontangnge bukanlah kewenangan dari Polsek KPN, namun demikian kita akan lakukan upaya, setidaknya kami akan bangun komunikasi dengan PT. Pelindo dan pemerintah kota Parepare untuk membahas prmasalahan tersebut dan sekaligus juga kami akan mengkoordinasikan permasalahan kartu buruh agar dapat disamakan dengan buruh lainnya dipelabuhan Nusantara kecamatan ujung parepare dan pelabuhan Cappa Ujung,"ujarnya.(Mup)
