"Kenapa mesti takut atau dumba'dumba kalau memang kita kelola sesuai juknis, sesuai aturan.
Yang dumba'-dumba' itu kalau ada penyimpangan yang dilakukan," tegas Jabal Nur.
Dia mengatakan pentingnya mitigasi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
"Mitigasi atau pencegahan itu sangat penting. Lebih banyak uang negara yang bisa diselamatkan dibanding proses hukum perkara-perkara korupsi," tambahnya.
Sementara itu, pegiat anti korupsi, Djusman AR lebih menyoroti kegundahan para pengelola dana BOS yang kerap diganggu oleh lembaga-lembaga (LSM atau NGO) yang mengaku sebagai pengiat anti korupsi.
"Kalau ada LSM atau NGO anti korupsi yang sering ke sekolah atau dinas, ketemu dengan kepala dinas, kepala bidang, bendahara, dan lainnya, dijamin itu bukan melakukan kerja-kerja investigasi, tapi investasi," kata Djusman.
Dia mengakui, saat ini terlalu banyak LSM atau NGO yang mengaku pegiat anti korupsi. Namun jika ditelisik, dahulunya merupakan CV atau PT. Namun karena kesulitan dapat proyek diubahlah menjadi LSM agar bisa dibuat untuk menggertak-gertak pejabat.
Dia menekankan, tidak perlu takut dengan oknum-oknum seperti itu. Jika ada yang terindikasi ingin memeras, laporkan saja ke APH.
"Atau sampaikan ke saya saja, saya yang akan laporkan," tandas Djusman. (rhm)
