Prof Sukri jelaskan, semua peserta ikut terlibat dalam pesta demokrasi memiliki potensi konflik tinggi karena ada persaingan tinggi. Dalam konteks ini KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara posisinya sangat strategis jadi wasit.
Kata Prof Sukri, esensi politik mengajarkan kita beretika patuh dan taat dengan aturan. Namun karena kuatnya persaingan membuat para peserta Pemilu kerap manfaatkan kesempatan berusaha lolos meskipun melanggar aturan.
Celakanya jika penyelenggaran tidak netral boleh jadi karena ada hubungan kekerabatan atau keluarga sehingga tidak adil menjalankan tugasnya.
Prof Sukri beberkan, tantangan berat setiap penyelenggaraan pemilu adalah perbuatan many politik begitu berbahaya sebab terindikasi pemaksaan sehingga tidak diperbolehkan.
Demikian pula aspek Sara muncul perbedaan tajam meskipun
dilarang dan berusaha dihindarkan. Secara hukum cara seperti itu tidak bisa dibuktikan, namun secara etika dijangkau.
Setiap kontestasi pesta demokrasi (Pemilu) 5 point jelas aturan dan regulasinya dilarang, selain politik uang (Many Polutic), juga politisasi suku, pelibatan aparat, pemanfaatan ITE, dan ketidaknetralan penyelenggara, imbuh Sukri (agus)
